TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara menyarankan pemerintah segera memutuskan kebijakan penyaluran subsidi langsung dalam menyalurkan bahan bakar minyak atau BBM.
Menurut dia, membeludaknya pemudik Lebaran pada tahun ini yang menggunakan BBM seharusnya jadi momentum pemerintah untuk mengubah cara penyaluran energi ke arah yang benar. Ia menilai, mekanisme penyaluran BBM Bersubsidi seperti yang dilakukan pemerintah selama ini terbukti tak efektif.
Ia mencontohkan, pemerintah yang menambah kuota solar subsidi dari 15 juta kiloliter (kl) menjadi 17 juta kl. Sedangkan Pertalite yang menjadi BBM penugasan ditingkatkan kuotanya dari 23 juta menjadi 28 juta kl.
“Kebijakan pemerintah saat ini yang memberikan subsidi kepada produk BBM dapat dipahami," kata Marwan. "Tapi cara tersebut justru menyulitkan pemerintah sendiri."
Marwan meminta pemerintah tak membandingkan dengan negara seperti Arab Saudi atau negara yang bisa produksi minyak dalam jumlah besar.
Menurut dia, pemerintah hanya tinggal menerapkan harga dengan prinsip keekonomian yang jelas. Beberapa hal yang jadi pertimbangan adalah berbagai komponen pembentuk harga seperti harga bahan mentah, harga impor crude oil, ditambah biaya pengilangan, biaya penyimpanan.
Belum lagi ada biaya distribusi, margin dan pajak. "Itu menjadi harga keekonomian. Jadi merujuk ke mana-mana," katanya. Harga keekonomian itu yang kemudian bisa dibandingkan dengan harga-harga BBM yang dipasarkan oleh badan usaha selain Pertamina.
