TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengeluarkan Peraturan KPPU (PerKPPU) No. 1/2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha. Tujuannya, untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atas hukum persaingan usaha.
“Program yang ditujukan sebagai upaya pencegahan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang disusun dan dikembangkan pelaku usaha untuk menunjukkan kepatuhannya terhadap prinsip persaingan usaha sehat dalam kegiatan usahanya,” kata Komisioner KPPU M. Afif Hasbullah dalam rilis, Jumat, 8 Maret 2022.
Program kepatuhan tersebut dapat didaftarkan ke KPPU untuk dievaluasi dan diberikan Penetapan. PerKPPU turut mengatur pemberian keringanan atas sanksi denda yang akan dijatuhkan KPPU. “Jika pelaku usaha yang telah mendaftarkan program kepatuhannya terbukti melanggar UU No. 5/1999,” kata Afif.
PerKPPU tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 24 Maret 2022. Sebagaimana diketahui, pelaku usaha wajib patuh pada UU No. 5/1999 dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga mereka perlu mengadopsi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
“Kepatuhan pada persaingan usaha antara lain dapat menjaga nama baik dan reputasi perusahaan, serta dapat meningkatkan kepercayaan investor dan berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya.
PerKPPU ini hadir untuk memberikan pemahaman atas kepatuhan, mendorong agar kegiatan bisnis sejalan dengan persaingan, dan memberikan panduan bagi pelaku usaha untuk menyusun program kepatuhannya.
Peraturan ini turut mengatur prosedur pendaftaran program kepatuhan ke KPPU, pelaksanaan dan evaluasi kepatuhan, serta Penetapan program kepatuhan.
Untuk membuat program kepatuhan, langkah pertama yang perlu dilakukan pelaku usaha adalah mendaftarkan program tersebut ke KPPU. Kemudian pelaku usaha melaporkan pelaksanaan penyusunan program kepatuhan tersebut.
KPPU akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan program kepatuhan melalui sidang Komisi. Jika diperlukan perbaikan, KPPU akan mengembalikan laporan pelaksanaan penyusunan program kepatuhan tersebut.
Jika telah disetujui, maka KPPU akan mengeluarkan Penetapan Program Kepatuhan yang diucapkan dalam suatu sidang Komisi. Penetapan Program Kepatuhan tersebut berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.
“Keberadaan program kepatuhan persaingan usaha telah menjadi praktik terbaik di berbagai otoritas persaingan usaha dunia untuk meminimalisir risiko pelanggaran oleh pelaku usaha,” kata Afif.
Dia mengatakan KPPU mengharapkan pelaku usaha, khususnya badan usaha milik negara/daerah, perusahaan besar, multinasional maupun yang berorientasi ekspor dapat mengadopsi program kepatuhan persaingan usaha.“Guna mendukung kredibilitas perusahaan di mata internasional,” ucapnya.
Baca Juga: KPPU Soroti Potensi Pelanggaran dalam Kenaikan Harga Komoditas Menjelang Ramadan
