Selain itu, kata Luhut, ada beberapa pengusaha kaya asal Indonesia di Singapura yang tertarik untuk membangun beberapa blok di sana. Mereka tertarik di antaranya karena mendengar di IKN akan dibangun kawasan ekonomi khusus. Soal ini, Luhut menyatakan masih dipelajari oleh pemerintah.
KPK akan awasi crowdfunding dalam pembangunan IKN
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan, akan turut mengawasi skema urunan masyarakat atau crowdfunding dalam pembiayaan pembangunan IKN Nusantara.
Firli mengatakan pengawasan ini akan tetap sama sebagaimana pengawasan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karenanya, harus dipertanggungjawabkan sumber dana hingga pemanfaatannya.
“Apabila sumber dana itu dari pihak ke tiga tentu juga perlakuannya harus sama dengan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari APBN itu,” kata Ketua KPK Firli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022.
Meski begitu, Firli mengakui, pengawasan terhadap anggaran yang bersumber dari APBN akan lebih mudah dimonitor. Sebab, sudah tertera dengan jelas berapa besaran anggaran yang disiapkan dan tujuan penggunaan anggarannya.
“Kalau sumber pembangunan IKN itu dari negara tentu kita bisa monitor dan bisa lakukan mengikuti berapa besar uang yang disiapkan dalam APBN untuk membangun IKN itu,” ujar Firli.
Untuk memperkuat sistem pengawasan dalam seluruh proses tahapan pembangunan IKN hingga pemindahannya, KPK dikatakannya juga telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus. Dengan begitu, dia mengharapkan tidak ada satu rupiah pun yang dikorupsi.
FAIZ ZAKI | ARRIJAL RACHMAN
Baca: Erick Thohir: Mohon Maaf Pertamax Naik, tapi Pertalite Disubsidi
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
