Artinya, aset ini sudah merupakan aset milik pemerintah RI. Aset ini rencananya dilakukan pengelolaan lebih lanjut oleh negara seperti penggunaan, pemanfaatan, hibah, maupun bentuk pengelolaan lainnya.
Sementara itu, Corporate Communications PT Lippo Karawaci Tbk mengatakan bahwa lahan tersebut sudah dimiliki secara hukum dan dikuasai oleh pemerintah (Departemen Keuangan) sejak 2001. Artinya lahan itu bukan milik PT Lippo Karawaci lagi.
"Kepemilikan lahan oleh pemerintah, qq Depkeu, sejak 2001, terkait dengan BLBI terhadap bank-bank yang diambil alih oleh pemerintah, qq BPPN, pada bulan September 1997, pada krisis moneter saat itu," kata Danang dalam keterangannya kepada Tempo.
Ia memastikan bahwa tidak ada satu pun perusahaan Lippo, termasuk Bank Lippo, yang pernah meminta atau mendapatkan sekalipun atau satu sen pun, dana BLBI. "Kami sepenuhnya selalu mendukung program pemerintah yang mengkonsolidasikan aset-aset tertentu milik Depkeu dan satgas yang baru dibentuk."
Beberapa waktu lalu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta atau KPKNL V segera melelang aset PT Timor Putra Nasional yang telah disita Panitia Urusan Piutang Negara. Perusahaan milik Tommy Soeharto itu adalah debitur penerima BLBI.
Pemberitahuan mengenai rencana lelang tersebut ditulis dalam pengumuman di surat kabar harian nasional pada hari ini. Informasi tersebut juga disebarluaskan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, melalui akun Twitternya, @prastow.
“Satgas BLBI terus berkomitmen mengamankan hak negara! KPKNL Jakarta V hari ini mengumumkan lelang atas aset milik debitur/penanggung utang PT Timor Putra Nasional. Silakan jika berminat. Mohon terus didukung dan dikawal demi kebaikan Indonesia,” tulis Prastowo, Selasa, 14 Desember 2021.
Lelang barang jaminan milik Timor dalam kasus BLBI itu terdiri atas empat bidang tanah yang terletak di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berikut barang di atasnya. Nilai limit dari aset tersebut adalah Rp 2.425.000.000.000 dan uang jaminan Rp 1 triliun.
FAIZ ZAKI | CAESAR AKBAR | BISNIS
Baca: IKN Pindah ke Kaltim, Pemerintah Pastikan Aset Negara di DKI Akan Dioptimalisasi
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
