TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan sejumlah arahan mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Utamanya adalah yang berkaitan dengan masalah pertanahan dan kelembagaan.
Ia menginstruksikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan status kepemilikan tanah di kawasan IKN Nusantara.
Selain itu, BPN diminta mengidentifikasi dan memverifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat. "Kita harus memastikan juga bahwa pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN,” kata Jokowi dalam keterangan resmi, Kamis, 10 Maret 2022.
Adapun arahan Presiden mengenai pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara adalah:
1. Menghentikan Penerbitan dan Pengalihan Hak Atas Tanah
Jokowi menekankan kepada kementerian terkait untuk tidak hanya memperketat, tetapi juga menghentikan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN. Dia pun meminta Menteri ATR/BPN untuk melakukan konsolidasi, baik mengenai kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN.
“Berkaitan dengan rencana tata ruang di kawasan IKN agar ini bisa segera mempercepat pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN utamanya yang berada di kawasan milik pemerintahan,” kata Jokowi.
2. Menyelesaikan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk segera menyelesaikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) IKN. “Ini juga segera diselesaikan. Kita harapkan di bulan Maret ini kalau bisa sudah selesai,” ucapnya.
