TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan langkah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) membeli tiket MotoGP merupakan keputusan bersama. Menurut Sandiaga, upaya ini dilakukan agar perhelatan balap motor internasional tersebut berhasil.
“Ini bagian dari keputusan bersama kita untuk kesuksesan acara,” ujar Sandiaga dalam acara Weekly Press Briefing, Selasa, 1 Maret 2022.
Pemerintah NTB meminta PNS ikut melarisi tiket MotoGP yang perhelatannya akan brlangsung pada 18-20 Maret 2022. Alasannya, jumlah penjualan tiket belum optimal. Hingga pekan ketiga Februari, jumlah penjualan tiket MotoGP belum menyentuh 25 ribu lembar.
Sementara itu, pemerintah mematok kuota MotoGP sebesar 60 ribu. Sandiaga menyatakan acara MotoGP merupakan salah satu tonggak Indonesia mencapai pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. MotoGP menjadi salah satu agenda promosi wisata terbesar karena siarannya disaksikan langsung oleh 400 juta penduduk dunia.
Setelah agenda balap internasional di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika ini berlangsung, dia menyebut negara akan memperoleh dampak ekonomi. “Semakin memantapkan Indonesia sebagai destinasi sport tourism. Jadi ini adalah pertaruhan kita. Ekonomi mulai bergerak, kita mulai rasakan,” ucap Sandiaga.
Deputi Bidang Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rizki Handayani Mustafa menjelaskan pemerintah daerah diperintahkan mengelola penjualan tiket untuk masyarakat lokal guna mendongkrak jumlah penonton.