TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membeberkan bahwa mayoritas atau 80 persen anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara nantinya berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi langsung. Sisanya, sebanyak 20 persen dana pembangunan IKN berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.
Kepala Negara menyebutkan, sebanyak 20 persen anggaran IKN yang berasal dari APBN itu bakal diperuntukkan membangun kawasan inti pemerintahan seperti Istana Kepresidenan dan gedung-gedung kementerian dan lembaga.
Sebagian besar atau 80 persen anggaran, kata Jokowi, akan berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU atau PPP (Public-Private Partnership) dan investasi langsung. "Maupun dari investasi langsung oleh investor,” ujarnya di sela-sela peresmian Nasdem Tower yang disiarkan virtual, Selasa, 22 Februari 2022.
Dalam kesempatan itu, ia memaparkan bahwa total luas lahan ibu kota negara mencapai 256 ribu hektare. Namun sebanyak 200 ribu hektare dari total luas lahan tersebut akan dipertahankan sebagai hutan hijau.
”Yang kita pakai ini 256.000 hektare. Nantinya, kurang lebih 50.000 hektare itu yang dipakai, sisanya 200.000 adalah memang dibiarkan sebagai hutan hijau," kata Jokowi. "Yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki."
Selain itu, kata Presiden, pemerintah berencana membangun nursery atau lokasi pembibitan tanaman di IKN dengan kapasitas produksi 20 juta bibit atau benih setiap tahunnya. Dari laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, pembangunan nursery itu saat ini sudah hampir selesai.
