JHT Baru Cair Setelah 56 Tahun, PKS: Pekerja Makin Rentan

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. TEMPO/Tohy Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra mengkritisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Ia menilai aturan yang menyebutkan JHT baru bisa dicairkan 100 persen saat usia 56 tahun ini akan membuat pekerja kehilangan pengamanan ekonomi saat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Jadi sebagai sebuah hak maka semestinya dapat diambil saat pekerja berhenti bekerja, baik karena memasuki usia pensiun maupun karena ter-PHK atau mengundurkan diri,” katanya dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 12 Februari 2022.

Padahal, secara prinsip JHT adalah uang pekerja yang dipotong setiap bulan dari upah yang diberikan dan pekerja berhak atas dana itu. Tapi sejak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja, posisi pekerja makin lemah sebab mudah terkena PHK dan uang pesangon tergerus signifikan.

Indra menjelaskan, jika JHT baru bisa dicairkan 100 persen saat usia pensiun, maka pekerja makin rentan dan tidak mendapatkan perlindungan dengan situasi ekonomi yang belum cukup pulih dan rawan adanya PHK.

“Pekerja yang kena PHK biasanya akan mengalami goncangan masalah ekonomi, sebab itu mereka membutuhkan dana JHT dalam memenuhi kebutuhannya maupun sebagai dana menambah modal usaha,” tuturnya.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah wajib mendengar suara penolakan dari kalangan pekerja yang terus menggema. Saat 2015, kata Indra, pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan serupa dan akhirnya dicabut karena mendapatkan penolakan luas.

Saat ini sudah 140 ribu orang lebih menandatangani petisi yang menolak pemberlakuan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dan angka itu bisa terus bertambah. “Jika pemerintah peka, suara publik ini juga wajib didengar,” kata Indra.






Apakah Iuran BPJS Kesehatan Terpengaruh oleh Kenaikan Tarif INA CBGs? Ini Penjelasan Direktur BPJS

1 jam lalu

Apakah Iuran BPJS Kesehatan Terpengaruh oleh Kenaikan Tarif INA CBGs? Ini Penjelasan Direktur BPJS

Pemerintah tengah menghitung kenaikan tarif INA CBGs seiring implementasi KRIS. Lalu bagaimana dampaknya ke iuran BPJS Kesehatan nantinya?


NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

2 jam lalu

NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

Partai NasDem menyebut pengumuman koalisi dan calon presiden yang akan diusung partai itu akan dilakukan pada 10 November 2022.


Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

4 jam lalu

Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

PKS, NasDem dan Demokrat disebut bisa sepakat soal Anies Baswedan sebagai capres, tetapi alot dalam menentukan siapa pendampingnya.


Soal Peluang Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Kata PKS

5 jam lalu

Soal Peluang Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Kata PKS

PKS tak membantah soal nama Anies Baswedan yang akan mereka usung sebagai calon presiden bersama NasDem dan Demokrat.


NasDem 90 Persen Usung Anies Baswedan, Koalisi Diumumkan November Mendatang

5 jam lalu

NasDem 90 Persen Usung Anies Baswedan, Koalisi Diumumkan November Mendatang

Anies Baswedan disebut sebagai calon presiden yang paling berpeluang untuk diusung oleh koalisi NasDem, Demokrat dan PKS.


NasDem Sebut Koalisi dengan PKS dan Demokrat Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

1 hari lalu

NasDem Sebut Koalisi dengan PKS dan Demokrat Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

Partai NasDem dan calon mitra koalisinya memilih berhati-hati daripada terburu-buru dalam meresmikan koalisi.


Adang Daradjatun Gantikan Aboe Bakar Jadi Ketua MKD DPR

1 hari lalu

Adang Daradjatun Gantikan Aboe Bakar Jadi Ketua MKD DPR

Politikus PKS Adang Daradjatun dipilih sebagai Ketua MKD DPR menggantikan Aboe Bakar Alhabsyi.bakal Adang akan memimpin MKD masa keanggotaan 2019-2024


Presiden Serahkan BSU di Baubau dan Buton

1 hari lalu

Presiden Serahkan BSU di Baubau dan Buton

Lebih dari 2.500 pekerja di Baubau dan Buton yang menerima bantuan. Mereka adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan.


PKS Belum Pastikan Ikuti NasDem Umumkan Capres dan Koalisi November

2 hari lalu

PKS Belum Pastikan Ikuti NasDem Umumkan Capres dan Koalisi November

PKS disebut-sebut bakal berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai NasDem. Ketiganya mengatakan telah menjalin komunikasi yang intensif.


Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

2 hari lalu

Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan nama capres koalisi akan diumumkan 10 November. Hadir di acara bersama Anies Baswedan.