TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri kembali menyoroti potensi konflik kepentingan akibat menyatunya kekuatan negara dan korporasi atau pengusaha di Indonesia.
Kolaborasi antara negara dan pengusaha, kata Faisal, terlihat dalam kepengurusan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia teranyar. Ia menyoroti sejumlah posisi pejabat teras Kadin yang diisi pejabat eksekutif, legislatif.
"Eksekutif, legislatif, dan yudikatif kan negara. Sementara Kadin adalah institusi market atau korporasi atau bisnis," ujar Faisal dalam webinar, Sabtu, 29 Januari 2022.
Ia pun mengklaim telah menyampaikan langsung pandangannya kepada salah satu pejabat publik yang juga menjadi pengurus Kadin Indonesia, yaitu Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo.
"Saya bilang, Mas Tiko, ini ndak elok, ini moral dasar, Bapak mundur saja, Mas tiko mundur saja dari Waketum Kadin, serahkan kepada pengusaha lain. Barangkali tujuan baik, tapi secara simbolik tidak baik," ujar Faisal mengulang perkataannya kepada Kartika.
Meskipun ada pernyataan bahwa pejabat publik itu akan menjaga integritas kala merangkap jabatan dengan pengurus Kadin, Faisal Basri tetap skeptis. "Ya enggak bisa, kita kan bukan malaikat."
Tak hanya Kartika, Faisal juga menyebut ada Staf Khusus Menteri Investasi yang menjabat Wakil Ketua Umum Kadin, begitu pula dengan Ketua MPR yang juga pejabat teras Kadin.
"Repot ini state and korporasi di dalam satu sosok," ujar Faisal.
