Ia khawatir melebutnya batasan antara dunia usaha dan negara ini dimanfaatkan oleh pengusaha untuk kepentingan pribadinya. Misalnya, pengusaha yang menjadi pejabat di kementerian bisa mengumpulkan data atas nama negara dengan lebih mudah.
"Anggota DPR masih jadi pengusaha dan komisaris. Anak presiden jadi wali kota dan komisaris. Itu tidak boleh. Mundurlah dan berikan ke saudaranya. Semakin tinggi konflik kepentingan akan semakin dahsyat korupsi," kata Faisal.
Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menanggapi soal posisinya sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia yang dipersoalkan.
"Kami kan ditugaskan di sana supaya justru membuka suatu ekosistem kolaboratif antara Badan Usaha Milik Negara dengan swasta karena BUMN ingin menjadi ekosistem terbuka," ujar Kartika saat ditemui di Graha CIMB Niaga, Rabu, 22 Desember 2021.
Ia pun menjamin tidak akan ada konflik kepentingan meskipun ia merangkap dua jabatan tersebut. Pasalnya, menurut dia, Kadin sejatinya hanya organisasi kemasyarakatan dan bukan untuk mengambil keputusan.
"Enggak ada. Itu untuk membuka komunikasi saja. Karena proses bisnis kan di korporasi semua," kata Kartika menanggapi pernyataan ekonom Faisal Basri tersebut.
Baca: Kemendag Kembali Segel Perusahaan Robot Trading Berkedok MLM
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.