TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa berharap presiden dan wakil presiden yang akan terpilih pada 2024 mendatang memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ia mengatakan pemindahan IKN dan pembangunannya telah diamanatkan dalam undang-undang.
“Harapannya iya (yang melanjutkan IKN). Tapi kan tergantung pada peta politik hari ini,” ujar Suharso saat ditemui di kantornya, Rabu, 25 Januari 2022.
Selain perintah undang-undang, Suharso menyatakan pembangunan IKN penting diteruskan lantaran investasi yang dikeluarkan cukup besar. Sampai 2024 mendatang, Bappenas menghitung pembangunan IKN membutuhkan investasi Rp 110 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar.
Modal itu bersumber dari uang negara, pemanfaatan aset barang milik negara, kerja sama pemerintah dan badan usaha, sampai investasi swasta. “Dia (presiden 2024) harus melihat ke depan. Ini adalah ekspektasi, harapan,” tutur Suharso.
Suharso juga melihat proses pembuatan Undang-undang IKN yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 18 Januari melalui proses yang konstitusional sehingga menekan celah untuk digugat. Dia mengklaim pemerintah telah melibatkan masyarakat hingga para ahli untuk berdiskusi.
“Pembentukan undang-undang kan sudah mengundang tokoh-tokoh masyarakat di Kalimantan Timur sejak 2019,” katanya.
UU IKN Berpeluang Digugat