TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN memastikan tidak ada lagi krisis pasokan batu bara untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Langkah pengamanan berlapis telah dilakukan PLN dengan dukungan pemerintah.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan salah satu strategi yang dilakukan PLN untuk mengamankan pasokan batu bara adalah pembaruan kontrak. Kontrak yang semula bersifat jangka pendek diubah menjadi kontrak jangka panjang dan langsung ke pemilik tambang.
"Kami mengubah kontrak agar lebih memiliki kepastian pasokan," ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Januari 2022.
Perseroan juga mengubah kontrak yang tadinya fleksibel menjadi lebih tertib lagi, baik dari sisi volume pasokan juga jadwal pengiriman. "Lalu, yang tadinya pakai trader, kita kontrak langsung ke penambang."
PLN juga memastikan proses pembayaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok batu bara ini lebih cepat. Langkah itu dilakukan untuk memperbaiki bisnis dan rantai pasok.
Kecepatan pembayaran ini berlaku untuk pengadaan kapal, tongkang, bongkar muat, juga pembayaran yang langsung kepada penambang batu bara.
Ketiga, PLN juga mengintegrasikan sistem pengawasan digital yang dibentuk PLN dengan sistem di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.
Darmawan menjelaskan, nantinya pemerintah dapat melihat kemajuan proses loading dari batu bara. Sehingga ketika terjadi gagal loading maka sistem langsung memberikan alert kepada pengusaha untuk bisa memenuhi kewajibannya.
