TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk penanggulangan Covid-19 tidak akan dialokasikan untuk pembangunan ibu kota negara (IKN). Airlangga mengatakan kebutuhan pembangunan IKN tahap pertama dianggarkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Dana itu yang ada di PUPR dan dana tidak ada tema IKN untuk dana PEN,” ujar Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 25 Januari 2022.
Pemerintah akan mulai membangun ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, setelah RUU IKN disahkan pekan lalu. Airlangga mengatakan pada tahap pertama, anggaran pembangunan IKN membutuhkan Rp 45 triliun.
Namun kebutuhan ini dapat berubah sesuai dengan kondisi pembangunan. Adapun ihwal dana PEN, Airlangga mengatakan anggaran akan dialokasikan hanya untuk tiga bidang. Ketiganya adalah bidang kesehatan Rp 125,7 triliun, dana perlindungan sosial Rp 150,8 triliun, dan dana penguatan ekonomi RP 174,87 triliun.
Dengan demikian total dana PEN pada 2022 sebesar Rp 451,64 triliun. “Dari tiga bidang itu, bidang ekonomi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, ICT, UMKM, investasi pemerintah, dan perpajakan. Terkait IKN, anggaran yang ada adalah di PUPR,” kata Airlangga.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka peluang penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional untuk ibu kota baru. Sri Mulyani menyebut proyek awal ibu kota negara bisa dianggap sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi sehingga bisa dibiayai dengan dana PEN tersebut.
Satu dari tiga pos alokasinya yaitu untuk bidang ekonomi, yang salah satunya untuk PUPR. “Kalau mereka bisa execute di 2022, maka dia bisa kami anggaran dari Rp 178 ini,” kata Sri Mulyani dalam rapat di DPR, Rabu, 19 Januari 2022.
Namun, Kementerian Keuangan masih melihat apakah bisa masuk ke PEN atau cukup memaksimalkan anggaran yang ada di kementerian. “Besarannya masih dihitung,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya, kemarin.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | FAJAR PEBRIANTO
Baca Juga: Kementerian dan Lembaga Mulai Bahas Pemindahan PNS ke Ibu Kota Baru
