TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah menteri bersama Jaksa Agung dan Kepala BPKP kemarin menggelar rapat untuk membicarakan masalah suplai batu bara dan LNG sebagai sumber energi dalam mendukung pasokan listrik nasional jangka panjang.
Beberapa menteri itu adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Perdagangan M Lutfi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Pertemuan antara pemimpin kementerian dan lembaga pemerintah tersebut dilakukan usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan terkait prioritas untuk mendahulukan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri sebelum melakukan ekspor.
"Para menteri yang terkait suplai batubara dan LNG untuk mendukung pasokan listrik nasional langsung membagi tugas," ujar Erick dalam keterangan tertulis, Selasa, 4 Januari 2021.
Erick mengatakan Kementerian BUMN akan memperbaiki kontrak jangka panjang kebutuhan suplai sesuai dengan rapat bersama Kejaksaan Agung dan BPKP. "Intinya, kebutuhan energi dalam negeri akan jauh lebih diprioritaskan demi kelancaran pembangunan."
Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki sistem logistik dan infrastruktur untuk memastikan kebutuhan batu bara dalam negeri terpenuhi.
Erick mengatakan pemerintah juga telah menyiapkan peta jalan pengembangan ekonomi hijau dan transisi energi serta energi terbarukan sehingga Indonesia segera memiliki energi baru terbarukan.
"Itu sesuai arahan Presiden yang telah menekankan komitmen bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk menggantikan batu bara dengan energi baru terbarukan," kata Erick Thohir.
Menurut Kementerian ESDM, target produksi batu bara di 2022 akan lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Proyeksi target produksi 2022 berada di kisaran 637 juta hingga 664 juta ton, sedangkan target produksi batu bara 2021 mencapai 625 juta ton.