"Jadi begitu presiden umumkan, feedback-nya kami dengar bahwa tidak akan berhasil kalau masih kenakan harga, even untuk orang kaya, tapi akan kompleks banget," ujar Sri Mulyani.
Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah pun memutuskan bahwa vaksinasi gratis bagi seluruh elemen masyarakat. Sri Mulyani pun menghitung kembali kebutuhan anggaran tersebut.
"Dihitungnya berdasarkan offering pertama waktu itu, Sinovac berapa, Sinopharm berapa, Astra Zeneca berapa. Kita lihat kebutuhan berapa karena meskipun kita pesan, kan enggak semua suplai ada," ujar dia.
Pemerintah pun langsung berupaya mengamankan dan memokbilisasi pasokan vaksin tersebut. Mulai dari Presiden Jokowi hingga para menteri pun turun tangan.
Ketika kebijakan vaksin gratis dan anggarannya sudah siap, Sri Mulyani mengatakan vaksinasi baru bisa dilaksanakan pada awal 2021. Sedangkan APBN tida boleh lewat dari tahun anggaran begitu saja.
"Jadi tahun 2021 yang tadinya saya asumsinya lebih banyak keluar duit vaksin di tahun 2020 ternyata meleset ke 2021," ujar dia.
"Dan itu kemudian menyebabkan kita harus realokasi, realokasi, realokasi karena setiap tahun anggaran itu diatur dalam APBN, UU APBN kan harus diikuti karena saya tahu nanti kita akan diaudit, kita lakukan realokasi," kata Sri Mulyani.
CAESAR AKBAR
Baca juga: Soal Mogok Kerja, Serikat Pekerja Pertamina dan Manajemen Hari Ini Mediasi Lagi
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.