TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta Direktur Utama perusahaan pelat merah itu, Nicke Widyawati, agar berkoordinasi dengan stakeholders eksternal dalam menghadapi rencana mogok kerja oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Selain itu, Ahok ingin manajemen berkomunikasi secara persuasif dengan pekerja yang bukan merupakan anggota serikat pekerja agar tidak terpengaruh dengan ajakan mogok kerja.
“Pastikan seluruh HC di Pertamina Group komunikatif, responsif, dan solutif atas setiap pertanyaan mengenai SDM dari pekerja, termasuk klarifikasi tentang penempatan jabatan, remunerasi, serta kebijakan flexible working yang saat ini sudah dibatalkan," kata Ahok ketika dihubungi Bisnis, Senin, 27 Desember 2021. "Dan kalaupun dijalankan maka akan ada proses komunikasi lebih lanjut dengan Pekerja."
Ahok juga memberi arahan ke manajemen untuk memetakan pemetaan pengurus maupun anggota serikat pekerja yang bisa menjembatani diskusi lanjutan, baik tentang rencana mogok kerja maupun terkait perjanjian kerja bersama (PKB). Seluruh pekerja Pertamina Group pun diminta menerima informasi terkait upaya tersebut.
Lebih jauh, Ahok meminta manajemen untuk memastikan proses negosiasi terkait dengan PKB untuk perlu diketahui oleh seluruh pekerja di lingkungan Pertamina yang akan dilakukan secara daring.
Bila kemungkinan terburuk terjadi, manajemen harus memastikan pelayanan distribusi bahan bakar minyak atau BBM ke masyarakat tak terganggu. “Apabila worst case terjadi mogok kerja, manajemen harus memastikan tidak ada operasional Obvitnas (Objek Vital Nasional), serta pelayanan BBM kepada masyarakat yang terganggu,” katanya.
Juru Bicara FSPPB Marcellus Hakeng Jayawibawa sebelumnya mengatakan pihak manajemen masih belum membuka jalur komunikasi secara langsung dengan serikat pekerja.
