TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, menyarankan agar pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diaudit terlebih dahulu.
Menurutnya, audit penting agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga mengakibatkan pembengkakan dan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021, proyek sepur kilat itu kini dapat didukung oleh dana pemerintah.
Baca Juga:
"Fiskal negara tidak bisa terus menerus terlalu banyak hanya untuk PMN. Harus juga dihitung cost dan benefit-nya bagi BUMN. Semoga tidak semakin dalam. Jangan sampai besar pasak daripada tiang agar dapat dicapai keimbangan fiskal antar generasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 11 Oktober 2021.
Selain itu, Ibas mempertanyakan perencanaan jangka panjang pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Menurut dia, Indonesia membutuhkan peta jalan yang berkelanjutan dan selaras dengan kemampuan fiskal. Sehingga, semua program dapat terlaksana.
Ibas mengingatkan agar impian menjadi negara maju harus tetap disertai dengan sikap mawas diri dan penuh perhitungan. Meski mengingatkan soal perencanaan pembangunan tersebut, ia mengatakan pihaknya juga ingin pemerintah terus menyelesaikan program-program prioritas, misalnya kereta cepat.
"Untuk kereta cepat juga harapannya akan cepat selesai. Walau terdapat banyak pro-kontra terkait proyek ini, namun jika bisa cepat selesai, saya yakin masyarakat akan senang," kata dia.
Hanya saja, Ibas mewanti-wanti bahwa dalam pelaksanaannya pemerintah tetap harus memperhatikan rencana jangka panjang. "Jangan sampai muncul preseden-preseden ‘pokoknya harus jadi’. Pikirkan agar tidak ada yang dilanggar hanya karena kurang perhitungan," ujarnya.
Belakangan, dukungan negara untuk proyek kereta kencang diperlukan setelah biaya pekerjaan tersebut diperkirakan membengkak sekitar US$ 1,9 miliar (Rp 27,17 triliun, asumsi kurs Rp 14.300 per dolar AS).
Di samping melarnya biaya proyek Konsorsium Badan Usaha Milik Negara yang menggarap proyek ini juga ikut terkena dampak pandemi dan menyebabkan mereka belum menyetor modal awal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai Rp 4,3 triliun.
CAESAR AKBAR
Baca juga: APBN Bisa Danai Bengkak Biaya Proyek Kereta Cepat, Ini Skemanya
