TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati tambahan belanja pemerintah pusat tahun depan sebesar Rp 6,3 triliun. Sehingga total belanja pemerintah pusat menjadi Rp 1.944 triliun. Salah satu penyebab naiknya jumlah belanja tersebut adalah karena ada realokasi anggaran dari transfer daerah ke belanja kementerian lembaga (KL) sebesar Rp 800 miliar.
"Ini merupakan pengalihan anggaran dukungan biaya persalinan," kata anggota Banggar DPR dari fraksi Nasdem, Fauzi Amro, dalam rapat Banggar di Jakarta, Selasa, 28 September 2021.
Biaya persalinan ini ada dalam program jaminan persalinan (Jampersal). Semula Rp 800 miliar dialokasikan sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik bantuan operasional kesehatan.
Lalu akhirnya digeser ke anggaran Kementerian Kesehatan. Untuk selanjutnya, anggaran ini dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Menurut situs Kementerian Kesehatan, jaminan persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Tujuan program ini adalah menjamin akses pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
Penyebab naiknya belanja pemerintah pusat berikutnya adalah karena memang tambahan anggaran di kementerian. Total tambahannya berjumlah Rp 4,3 triliun. Kelompok pertama yaitu tambahan Rp 3,1 triliun untuk inisiatif strategis di 6 KL dengan rincian:
1. Kementerian ESDM Rp 850 miliar
2. Kementerian Perindustrian Rp 250 miliar
3. Kementerian Pertahanan (kebutuhan kesehatan) Rp 750 miliar
4. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rp 150 miliar
5. BPS (Badan Pusat Statistik) untuk long form survey Rp 1 triliun
6. DPR Rp 149,9 miliar
Kelompok kedua yaitu tambahan anggaran Rp 1,2 triliun utnuk pengembangan teknologi informasi di 3 KL, dengan rincian:
1. Kementerian Keuangan Rp 992 miliar
2. Arsip Nasional RI Rp 12,5 miliar
3. TVRI sebesar Rp 225 miliar
