Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satgas 115 Bentukan Susi Pudjiastuti Disarankan Bubar Jika Pemerintah Perkuat Bakamla

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) didampingi Koordinator Staff Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa (tengah) dan Staff Khusus Laksdya TNI (Purn) Widodo memberikan konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa 30 April 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) didampingi Koordinator Staff Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa (tengah) dan Staff Khusus Laksdya TNI (Purn) Widodo memberikan konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa 30 April 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chief Executive Officer Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa menyarankan Kementerian Kelautan dan Perikanan membubarkan Satgas 115 apabila fungsi Badan Keamanan Laut diperkuat. Achmad alias Ota menyebut simpul peran koordinasi dari pengamanan laut dapat sepenuhnya diserahkan kepada Bakamla agar lebih efektif.

“Kalau tidak ada Satgas 115, KKP dalam hal penyelidikan dan penyidikan sudah punya fungsi sebagai koordinator,” ujar Ota dalam press briefing IOJI pada Jumat, 24 September 2021.

Satgas 115 merupakan satuan tugas yang dibentuk pada masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KKP. Satgas ini dinaungi oleh Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 dan bertugas untuk beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Adapun Ota merupakan mantan Koordinator Satgas 115. Ota menjelaskan, Satgas 115 tidak lagi diperlukan seandainya regulasi pemerintah perihal penguatan peran Bakamla terbit.

Saat ini regulasi itu tengah digodok oleh pemerintah dalam bentuk peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden sebagai task force yang mengatur penanganan praktik pencolengan ikan atau illegal fishing. Peraturan tersebut menjadi beleid turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yang telah terbit.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Jadi saya pikir dengan Perpres dan PP yang nanti diundangkan, pemerintah lebih baik fokus mengalokasikan sumber daya anggaran yang diberikan ke APBN kepada Bakamla sebagai koordinator. Itu lebih efisien,” tutur Ota.

Ota melanjutkan, dalam menyusun klausul peraturan, pemerintah perlu mensinkronkan patroli keamanan laut. Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memiliki keinginan agar penjaga batas wilayah laut Indonesia memiliki peran yang tangguh.

Baca Juga: Satgas 115 Ringkus Kapal Ikan Berbendera Malaysia di Perairan Pulau Berhala

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

4 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, membahas rencana program dan kegiatan tahun 2024, serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) blokir anggaran Rp 501 miliar. Ikuti keputusan Sri Mulyani.


Rangkul Stakeholder, KKP Perkuat Perlindungan Kawasan Konservasi

5 hari lalu

Rangkul Stakeholder, KKP Perkuat Perlindungan Kawasan Konservasi

KKP menargetkan penambahan perluasan kawasan konservasi sebesar 30 persen dari luas lautan sampai tahun 2045


KKP Buka Skema Kerja Sama Pembangunan Program Ekonomi Biru

7 hari lalu

KKP Buka Skema Kerja Sama Pembangunan Program Ekonomi Biru

Kerja sama dengan berbagai mitra dapat meningkatkan alternatif sumber pendanaan yang tidak tergantung pada APBN.


Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil

11 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil

KKP mengklaim harga ikan terkendali meski permintaannya meningkat menjelang Ramadan dan Lebaran 2024.


KKP Klaim Stok Ikan Tercukupi Selama Ramadan dan Lebaran, Perkiraan Ada 3,10 Juta Ton Ikan

11 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Klaim Stok Ikan Tercukupi Selama Ramadan dan Lebaran, Perkiraan Ada 3,10 Juta Ton Ikan

KKP memastikan stok ikan untuk Ramadan dan Lebaran 2024 tercukupi.


KKP dan Xiamen University Bahas Integrasi Perencanaan Ruang Laut

11 hari lalu

KKP dan Xiamen University Bahas Integrasi Perencanaan Ruang Laut

Perencanaan ruang laut menjadi cara praktis dalam mengatur penggunaan wilayah laut


Menteri KKP Siap Pasok Ikan untuk Makan Siang Gratis Jika Dijalankan

12 hari lalu

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai awak media di Padang, Selasa, (31/10/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Menteri KKP Siap Pasok Ikan untuk Makan Siang Gratis Jika Dijalankan

Sakti Wahyu Trenggono menyatakan siap menyokong kebutuhan ikan untuk program makan siang gratis jika benar direalisasikan.


Waspadai Naiknya Suhu Air Laut, KKP Kaji Fenomena Pemutihan Karang

13 hari lalu

Waspadai Naiknya Suhu Air Laut, KKP Kaji Fenomena Pemutihan Karang

Ditjen PKRL sebagai unit organisasi yang bertanggung jawab dalam konservasi laut, perlu memberikan atensi khusus dan melakukan aksi cepat menanggapi fenomena pemutihan karang


Produksi Garam Nasional Lampaui Target

19 hari lalu

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,


Top 3 Tekno: RPP Mangrove di Antara KKP dan KLHK

22 hari lalu

KKP Rehabilitasi 6 Kawasan Mangrove
Top 3 Tekno: RPP Mangrove di Antara KKP dan KLHK

Selain RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, soal gempa dan tornado Rancaekek juga mengisi Top 3 Tekno Berita Terkini.