OJK Sebut Belum Ada Aduan Korban Pinjol llegal di Daerah Ini

Logo OJK. wikipedia.org

TEMPO.CO, JakartaKepala OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Provinsi Nusa Tenggara Timur Robert Sianipar mengemukakan belum menerima pengaduan masyarakat yang menjadi korban pinjaman daring (online) dari fintech ilegal selama Januari 2020 hingga Juli 2021. 

"Belum ada pengaduan korban pinjaman online fintech ilegal yang kami terima tetapi kami mencatat ada 13 layanan konsultasi dari warga yang menanyakan terkait ciri-ciri fintech ilegal, suku bunga, legalitas usaha dan lain-lain," katanya dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah Provinsi NTT yang digelar secara virtual maupun tatap muka terbatas di Kupang, Selasa 21 September 2021.

Ia mengatakan hal itu berkaitan ada atau tidaknya laporan masyarakat yang menjadi korban praktik layanan pinjaman daring yang diakses masyarakat di NTT.

Robert Sianipar menyambut positif upaya masyarakat untuk berkonsultasi sebelum menggunakan pinjaman daring karena menunjukkan literasi yang semakin baik terhadap layanan keuangan berbasis teknologi digital.

"Jadi ada warga-warga yang sebelum menggunakan pinjaman online mereka cari tahu dulu apakah ilegal atau tidak, tentu ini sesuai yang positif," katanya.

Dengan adanya kesadaran warga seperti ini maka diharapkan kasus-kasus pinjaman daring yang sering kali terjadi di daerah lain agar tidak terjadi terhadap masyarakat NTT.






Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

2 jam lalu

Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari Menteri Luhut yang menegaskan proyek smelter nikel terbesar dunia di Pomalaa harus terus berjalan.


OJK Resmi Perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2024

5 jam lalu

OJK Resmi Perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2024.


Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 26 November 2022 antara lain tentang penjelasan BRI soal uang nasabah raib Rp 10 juta.


Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

2 hari lalu

Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti sejumlah perubahan dalam Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).


IKN Siapkan Lahan Khusus Pusat Kegiatan Keuangan, OJK: Mungkin 2,5 Kalinya BSD

3 hari lalu

IKN Siapkan Lahan Khusus Pusat Kegiatan Keuangan, OJK: Mungkin 2,5 Kalinya BSD

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengalokasikan anggaran untuk perpindahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun depan.


Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

3 hari lalu

Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

Sri Mulyani akan mempertimbangkan pemberian bantuan untuk mengatasi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)


Ini Rencana OJK Setelah Kredit Macet Paylater Mendekati 8 Persen

3 hari lalu

Ini Rencana OJK Setelah Kredit Macet Paylater Mendekati 8 Persen

OJK menyampaikan rata-rata rasio kredit macet (nonperforming loan/NPL) di industri bayar tunda alias paylater mendekati angka 8 persen.


Kasus Tumpahan Minyak Montara, Luhut: Perusahaan Asal Thailand Setuju Bayar Ganti Rugi Rp 2 Triliun

4 hari lalu

Kasus Tumpahan Minyak Montara, Luhut: Perusahaan Asal Thailand Setuju Bayar Ganti Rugi Rp 2 Triliun

Menko Luhut Pandjaitan membeberkan kabar terbaru kasus tumpahan minyak Montara. Salah satunya soal PTTEP yang setuju membayar ganti rugi Rp 2 triliun.


Gempa Cianjur, OJK Sebut Debitur Bisa Mendapat Keringanan Kredit

4 hari lalu

Gempa Cianjur, OJK Sebut Debitur Bisa Mendapat Keringanan Kredit

OJK menyebutkan bahwa debitur terdampak gempa berkekuatan magnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat, berpotensi mendapatkan keringanan kredit.


11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

5 hari lalu

11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah 11 tahun. Dibentuk menggantikan Bapepam-LK, saat terjadinya konglomerasi sistem keuangan pada 2009.