TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pebisnis ramai-ramai mengeluhkan masalah pemeriksaan pajak di tengah pandemi Covid-19. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani Motik menyebut urusan pajak yang sebenarnya sudah selesai saat program tax amnesty pada 2017, bahkan masih tetap dipantau.
"Masih suka dipuyo-puyo," kata Suryani yang mengaku juga merasakan masalah tersebut, dalam diskusi virtual, Selasa, 21 September 2021.
Suryani tidak merinci masalah pajak yang dialaminya. Tapi, Ia hanya meminta agar pemerintah memberikan relaksasi terkait persoalan ini. Selain Suryani, sebagian juga mengeluhkan pemeriksaan pajak kepada pengusaha menengah ke bawah.
Bahkan, pemeriksaan untuk urusan pajak yang sudah lewat, 2016 sampai 2018. "Kayaknya dikejar sampai ke ubun-ubun, mbok dikasih waktu dulu untuk bernapas, baru nanti diperiksa lagi," kata Romi, pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Lampung.
Berbagai masalah ini disampaikan langsung kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yang hadir di diskusi. Suharso tak menyinggung langsung soal solusi atas keluhan pajak yang dialami para pengusaha ini, tapi hanya bicara soal penerimaan yang turun.
Suharso menyebut rasio pajak turun menjadi sekitar 8,3 persen. Di tengah seretnya penerimaan pajak ini, pemerintah juga harus meningkatkan belanja di tengah pandemi. "Ini dilematis buat pemerintah, dan orang juga menyerang pemerintah," kata dia.
Di satu sisi pemerintah diserang karena berutang untuk memenuhi kebutuhan, di tengah penerimaan pajak yang kurang. Tapi di sisi lain, pemerintah juga diserang karena tidak melakukan belanja sosial dan kesehatan secara maksimal.
Padahal, kata dia, pemerintah tetap melakukan kedua upaya tersebut secara bersamaan. Di tengah penerimaan pajak yang turun, maka pemerintah akhirnya berutang.
Menurut dia, utang ini tidaklah bermasalah sepanjang masih memenuhi batas yang ditentukan. Suharso menyebut seluruh negara saat ini memang membuka defisit anggaran mereka untuk mendorong ekonomi agar lebih ekspansif.
Tempo juga menghubungi Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor soal keluhan para pengusaha ini. Tapi sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan.
Baca Juga: Pengusaha Warteg Tagih Realisasi Bantuan Rp 1,2 Juta yang Dijanjikan Jokowi
