Skandal EODB, Jubir Luhut: Kita Perbaiki Iklim Investasi Bukan untuk Bertanding

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbincang dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat kunjungan di Pusat Daur Ulang Cicabe, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 7 September 2021. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka program percepatan pengendalian dan kerusakan daerah Alirah Sungai Citarum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menyatakan pemerintah melakukan perbaikan iklim berinvestasi bukan semata-mata untuk mengejar peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB). Reformasi iklim investasi, kata Jodi, dilakukan untuk kepentingan nasional.

“Kita melakukan reformasi perbaikan iklim usaha untuk kepentingan nasional, bukan untuk bertanding dengan negara lain. Buktinya kan secara year on year investasi sudah tumbuh sesuai harapan,”  ujar Jodi kepada Tempo, Sabtu, 18 September 2021.

Sebelumnya Bank Dunia mengumumkan telah menyetop sementara laporan kemudahan berusaha akibat adanya dugaan skandal yang melibatkan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF). Skandal disinyalir terjadi pada 2018-2020 menurut keterangan resmi Bank Dunia.

Bank Dunia mengendus temuan permasalahan etika dan akuntabilitas yang dilakukan oleh mantan pejabat lembaga internasional itu dan melakukan evaluasi. Manajemen juga menggelar audit atas laporan-laporan EODB.

Adapun laporan kemudahan berusaha selama ini telah membantu negara-negara membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan perekonomiannya. Pemerintah Indonesia pun menyatakan mengejar target masuk peringkat 40 besar EODB setelah memperbaiki berbagai regulasi perihal investasi.

Bahkan, EODB menjadi salah satu acuan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan dalam Undang-udang Cipta Kerja atau Omnibus Law.  Namun, Jodi menampik bahwa pembuatan klausul-klausul peraturan dalam Omnibus Law hanya dilandasi pada EODB semata.

Ia mengatakan beleid itu disusun dengan melihat kebutuhan penyederhanaan regulasi di Indonesia. “Kebijakan omnibus law bukan hanya dilandasi oleh EODB, tapi memang karena ada kebutuhan penyederhanaan regulasi secara besar-besaran,” ujar Jodi.

Jodi menjelaskan tujuan utama pembuatan Omnibus Law bukan untuk mengejar peringkat EODB. Ia mengatakan Omnibus Law diciptakan untuk menjamin iklim berusaha dan investasi yang berkualitas, baik bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM, maupun investor.

BACA: Perusahaan Teknologi UEA Temui Luhut, Gubernur Aceh hingga ke Bali

FRANCISCA CHRISTY ROSANA






Terkini: Tabungan Nasabah BRI Raib, Luhut Kagumi Lanskap Tidore

2 jam lalu

Terkini: Tabungan Nasabah BRI Raib, Luhut Kagumi Lanskap Tidore

Berita tentang tabungan nasabah BRI yang raib, Luhut mengunjungi Sail Tidore 2022, hingga BLT BBM yang bakal cair paling banyak dibaca pada hari ini.


Ke Tidore, Luhut Kirim Pesan ke Istri: Mengapa RI Dikaruniai Alam Seindah Ini?

3 jam lalu

Ke Tidore, Luhut Kirim Pesan ke Istri: Mengapa RI Dikaruniai Alam Seindah Ini?

Luhut menuturkan Maluku Utara merupakan satu dari lima provinsi dengan indeks kebahagiaan tertinggi di Indonesia pada 2021.


Luhut Sebut Sail Tidore Momentum Rebranding Wisata Bahari hingga Dongkrak Ekonomi Daerah

3 jam lalu

Luhut Sebut Sail Tidore Momentum Rebranding Wisata Bahari hingga Dongkrak Ekonomi Daerah

Luhut menuturkan Sail Tidore menjadi kesempatan Indonesia untuk me-rebranding wisata bahari Nusantara pasca-pandemi.


Untung Berlipat dari Pasar Saham, Kaesang Pangarep Bagikan Cerita dan Strateginya

6 jam lalu

Untung Berlipat dari Pasar Saham, Kaesang Pangarep Bagikan Cerita dan Strateginya

Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep membagikan ceritanya dalam berinvestasi di pasar saham.


Sebut Harga Tiket Kereta Cepat Terlampau Murah, Ekonom: Jadi Beban Berkepanjangan

1 hari lalu

Sebut Harga Tiket Kereta Cepat Terlampau Murah, Ekonom: Jadi Beban Berkepanjangan

Ekonom menilai proyek kereta cepat akan menjadi beban bagi Indonesia dalam jangka panjang karena harga tiket yang dijual terlampau murah.


OPEC Perkirakan Industri Migas Global Butuh Investasi USD 12 Triliun pada 2045

2 hari lalu

OPEC Perkirakan Industri Migas Global Butuh Investasi USD 12 Triliun pada 2045

OPEC melakukan kajian World Oil Outlook 2022 di Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) beberapa waktu lalu.


SKK Migas Pede Target Investasi USD 13,2 Miliar pada 2022 Tercapai

2 hari lalu

SKK Migas Pede Target Investasi USD 13,2 Miliar pada 2022 Tercapai

Kemal mengatakan, biasanya SKK Migas memasang target investasi antara US$ 10-11 miliar. Namun, tahun ini, target itu naik.


Jumlah Investor Milenial di Pasar Modal Terus Tumbuh, UOB Gelar Wealth Fair 2022

2 hari lalu

Jumlah Investor Milenial di Pasar Modal Terus Tumbuh, UOB Gelar Wealth Fair 2022

President Director UOB Indonesia Hendra Gunawan mengatakan pameran tersebut bertujuan mengedukasi masyarakat yang ingin berinvestasi.


Setelah Modifikasi Cuaca Berhasil di G20, Luhut Ingin RI Punya Lembaga Khusus

2 hari lalu

Setelah Modifikasi Cuaca Berhasil di G20, Luhut Ingin RI Punya Lembaga Khusus

Negara lain, seperti Thailand, kata Luhut, memiliki lembaga modifikasi cuaca yang pertanggungjawabannya langsung kepada raja.


Tahun Depan, KLHK Gugat Kerusakan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Montara

3 hari lalu

Tahun Depan, KLHK Gugat Kerusakan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Montara

Pemerintah akan mengajukan gugatan perdata atas kerugian lingkungan hidup akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timur, Nusa Tenggara Timur.