Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Skandal EODB, Jubir Luhut: Kita Perbaiki Iklim Investasi Bukan untuk Bertanding

image-gnews
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbincang dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat kunjungan di Pusat Daur Ulang Cicabe, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 7 September 2021. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka program percepatan pengendalian dan kerusakan daerah Alirah Sungai Citarum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. TEMPO/Prima Mulia
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbincang dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat kunjungan di Pusat Daur Ulang Cicabe, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 7 September 2021. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka program percepatan pengendalian dan kerusakan daerah Alirah Sungai Citarum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menyatakan pemerintah melakukan perbaikan iklim berinvestasi bukan semata-mata untuk mengejar peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB). Reformasi iklim investasi, kata Jodi, dilakukan untuk kepentingan nasional.

“Kita melakukan reformasi perbaikan iklim usaha untuk kepentingan nasional, bukan untuk bertanding dengan negara lain. Buktinya kan secara year on year investasi sudah tumbuh sesuai harapan,”  ujar Jodi kepada Tempo, Sabtu, 18 September 2021.

Sebelumnya Bank Dunia mengumumkan telah menyetop sementara laporan kemudahan berusaha akibat adanya dugaan skandal yang melibatkan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF). Skandal disinyalir terjadi pada 2018-2020 menurut keterangan resmi Bank Dunia.

Bank Dunia mengendus temuan permasalahan etika dan akuntabilitas yang dilakukan oleh mantan pejabat lembaga internasional itu dan melakukan evaluasi. Manajemen juga menggelar audit atas laporan-laporan EODB.

Adapun laporan kemudahan berusaha selama ini telah membantu negara-negara membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan perekonomiannya. Pemerintah Indonesia pun menyatakan mengejar target masuk peringkat 40 besar EODB setelah memperbaiki berbagai regulasi perihal investasi.

Bahkan, EODB menjadi salah satu acuan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan dalam Undang-udang Cipta Kerja atau Omnibus Law.  Namun, Jodi menampik bahwa pembuatan klausul-klausul peraturan dalam Omnibus Law hanya dilandasi pada EODB semata.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia mengatakan beleid itu disusun dengan melihat kebutuhan penyederhanaan regulasi di Indonesia. “Kebijakan omnibus law bukan hanya dilandasi oleh EODB, tapi memang karena ada kebutuhan penyederhanaan regulasi secara besar-besaran,” ujar Jodi.

Jodi menjelaskan tujuan utama pembuatan Omnibus Law bukan untuk mengejar peringkat EODB. Ia mengatakan Omnibus Law diciptakan untuk menjamin iklim berusaha dan investasi yang berkualitas, baik bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM, maupun investor.

BACA: Perusahaan Teknologi UEA Temui Luhut, Gubernur Aceh hingga ke Bali

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komnas HAM Sebut Haris Azhar dan Fatia Tidak Layak Duduk di Kursi Terdakwa di Kasus Luhut

3 jam lalu

Haris Azhar dan Fatia Maulidianti jalani sidang replik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 4 Desember 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Komnas HAM Sebut Haris Azhar dan Fatia Tidak Layak Duduk di Kursi Terdakwa di Kasus Luhut

Wakil Ketua Komnas HAM mengatakan, negara dan pemerintah seharusnya berterima kasih kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.


Luhut: Perlu Kolaborasi Pembiayaan untuk Hadapi Krisi Iklim

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di acara perayaan hari ulang tahunnya ke-76 di Hotel Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta pada Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Luhut: Perlu Kolaborasi Pembiayaan untuk Hadapi Krisi Iklim

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perlu kolaborasi pembiayaan untuk hadapi krisis


Dialog dengan CEO Bandara Jeddah, Menhub Tawarkan Peluang Investasi dan Umrah

1 hari lalu

Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi saat ditemui di acara perayaan hari ulang tahun Luhut Binsar Pandjaitan ke-76 di Hotel Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta pada Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Dialog dengan CEO Bandara Jeddah, Menhub Tawarkan Peluang Investasi dan Umrah

Menhub Budi Karya Sumadi berdialog soal peluang investasi peningkatan infrastruktur bandara haji dan umroh dengan CEO PPMDC Adnan M.T Al-Saggaf.


COP28: Penelitian Ungkap Kota-kota Hadapi Kesenjangan Pendanaan Iklim

1 hari lalu

Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Raja Charles dari Inggris, dan para pejabat berpose untuk foto keluarga selama Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP28) di Dubai, Uni Arab Emirates, 1 Desember 2023. REUTERS/Amr Alfik
COP28: Penelitian Ungkap Kota-kota Hadapi Kesenjangan Pendanaan Iklim

Kota-kota menghadapi kesenjangan pendanaan iklim yang sangat besar, menurut penelitian.


2 Perusahaan Rusia Tertarik Investasi Kendaraan Listrik di IKN

2 hari lalu

Model skala Kawasan Inti Pemerintahan Pusat Ibu Kota Nusantara atau IKN. ANTARA/Aji Cakti
2 Perusahaan Rusia Tertarik Investasi Kendaraan Listrik di IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menginformasikan bahwa dua perusahaan asal Rusia tertarik berinvstasi di IKN, khususnya di bidang kendaraan listrik.


Otorita IKN Sebut Investor Asing Masuk IKN Lewat Kerja Sama dengan Investor Domestik

2 hari lalu

Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 22 Agustus 2023. Menurut data dari Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, proses konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 sudah mencapai 38,1 persen dan seluruh kegiatannya masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule), dimana akan selesai pada 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Otorita IKN Sebut Investor Asing Masuk IKN Lewat Kerja Sama dengan Investor Domestik

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan sudah ada investor asing yang menanamkan modal di IKN.


Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

3 hari lalu

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan. Foto: Canva
Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.


Mengenal Deposito Berjangka, Keuntungan, serta Kekurangannya

3 hari lalu

Deposito berjangka adalah jenis investasi yang menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan. Berikut keuntungan dan kekurangannya. Foto: Canva
Mengenal Deposito Berjangka, Keuntungan, serta Kekurangannya

Deposito berjangka adalah jenis investasi yang menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan. Berikut keuntungan dan kekurangannya.


Menantu Jadi KSAD, Ini Daftar Jabatan Luhut Binsar Pandjaitan di TNI

3 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menangis saat memeluk Jenderal Maruli Simanjuntak yang baru dilantik sebagai KSAD di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Luhut yang baru saja pulih hadir menyaksikan sang menantu, Maruli Simanjuntak dilantik menjadi KSAD. TEMPO/Subekti.
Menantu Jadi KSAD, Ini Daftar Jabatan Luhut Binsar Pandjaitan di TNI

"Pak Luhut dulu juga punya cita-cita jadi Kasad (KSAD). Cuma ya sekarang cukup mantunya sajalah," kata Jenderal Maruli Simanjuntak usai pelantikan.


Terkini: Harta Kekayaan Jenderal Maruli 3x Lipat Lebih Tinggi dari Panglima TNI, Penjelasan Unilever Indonesia Setelah 4 Direksi Mundur

3 hari lalu

Letjen TNI Maruli Simanjuntak saat dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023.  TEMPO/Subekti.
Terkini: Harta Kekayaan Jenderal Maruli 3x Lipat Lebih Tinggi dari Panglima TNI, Penjelasan Unilever Indonesia Setelah 4 Direksi Mundur

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melantik dua perwira tinggi untuk menempati jabatan strategis di TNI. Lantas, berapa harta kekayaan keduanya?