Faisal selanjutnya menyoroti peran pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha Perusahaan Umum Bulog. Selama ini dalam menyerap gabah, Bulog kerap melakukan pengadaan menggunakan pinjaman yang dibebani bunga komersial.
Bulog berada dalam posisi sulit karena sebagai entitas yang turut berperan menjaga pasokan pangan nasional, perusahaan juga harus memutar otak untuk menjalankan bisnis agar tidak merugi.
“Selama ini Bulog hanya di hulu, namun sekarang ingin ke hilir untuk mengimbangi agar tidak rugi. Karena kan kalau rugi dipentung juga sama pemerintah. Jadi apakah Bulog itu lembaga stabilitator? Kalau iya, apa ada ongkos stabilisasi?” kata Faisal.
Di sisi lain, pemerintah pun dianggap tidak konsisten dalam mengatur komoditas. Untuk beras, pemerintah membagi komoditas ini berdasarkan kualitasnya, seperti beras medium dan premium. Sementara untuk gula, pemerintah memberlakukan secara seragam atau tidak terdapat perbedaan level.
Faisal Basri berharap pemerintah memiliki lembaga super-body yang mengatasi persoalan pangan secara tuntas. Adapun Badan Pangan Nasional yang telah terbentuk baru-baru ini dianggap tidak memiliki taring karena terdapat keterbatasan fungsi.
Baca: Eko Patrio ke Sri Mulyani: Vaksin Gratis Aja Masih Tipis, Apalagi yang Bayar
