TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengungkapkan pelbagai sengkarut persoalan pangan di dalam negeri. Ia menilai selama ini, untuk menjaga stabilisasi pangan, pemerintah tidak mau mengeluarkan ongkos.
“Persoalannya pemerintah tidak melaksanakan perannya sendiri, tidak mau keluar ongkos untuk stabilisasi harga. Tidak ada satu pun item subsidi stabilisasi harga pangan di APBN,” ujar Faisal dalam webinar PATAKA, Kamis, 26 Agustus 2021.
Pengaturan untuk menjaga keseimbangan harga agar tidak terjadi lonjakan inflasi dilakukan melalui sejumlah cara seperti penetapan harga eceran tertinggi atau HET sampai pembentukan Satgas Pangan. Faisal melihat pada praktiknya, kebijakan yang disusun pemerintah justru membelenggu petani atau masyarakat kelas bawah.
Kebijakan tersebut, kata Faisal, pun tak jarang mengkiriminalisasi petani. Dia mencontohkan adanya razia hingga penangkapan warga di tingkat rumah tangga yang menjual kembali beras dari karung ke kemasan kiloan lantaran dianggap menyalahi aturan.
Menurut Fiasal, alih-alih melarang, pemerintah semestinya mengatur. Pemerintah, kata dia, harus menggunakan kaidah-kaidah yang lebih rasional untuk menjaga keseimbangan.
“Pemerintah ingin harga tidak naik, inflasi tidak melonjak. Tapi bukannya menggunakan kaidah-kaidah yang rasional, karena kalau kaidah rasional ditinggalkan pasar yang akan bereaksi negatif, pemerintah justru menggunakan instrumen kriminalisasi,” kata Faisal.
