TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban mendesak dibentuk Forum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas departemen dan pemerintah daerah setempat. Ia menilai masing-masing departemen masih menunjukkan ego sendiri. "Masalah ego sektoral sangat mencolok," kta dia seusai membuka seminar keterpaduan DAS untuk mencegah banjir, tanah longsor, dan kekeringan, di Hotel Twin Plaza, Jakarta, Selasa (2/12).
Menurut Kaban, banyak instansi pemerintah belum memahami persoalan pengelolaan alisan sungai hingga sering terjadi penetapan kebijakan yang bertentangan dengan pengelolaan DAS. Oleh sebab itu, menurut dia, perlu dilakukan sinergi antarinstansi. "Pengelolaan DAS harus diatur dalam Peraturan Pemerintah," ujarnya.
Data Planologi Departemen Kehutanan mencatat sebanyak 282 DAS di Indonesia dengan kisaran luas 30 juta hektare memerlukan penanganan segera. Sebanyak 23,36 juta hektare dalam kondisi kritis dan 6,64 juta hektare lahan sangat kritis. "Kondisi hulu sungai sudah berantakan hingga apapun yang dibangun di atasnya mengundang malapetaka," ujar Kaban.
Departemen Kehutanan, lanjut Kaban, baru bisa melakukan rehabilitasi untuk 3 juta hektar dari 6,6 juta hektar lahan sangat kritis di Indonesia. Penanaman kembali tumbuhan seperti pinus, jati dan Rasmala dilakukan sejak tahun 2003 dan sudah memakan biaya dari Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) sebanyak US$ 1 miliar atau setara Rp 10 triliun untuk 5 tahun. "Itupun baru tiga tahun lagi dirasakan manfaatnya," jelasnya.
VENNIE MELYANI