3. PHRI minta keadilan
Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran meminta pemerintah mengambil kebijakan yang adil. Keadilan itu, misalnya, merelaksasi kegiatan ekonomi di hotel dan restoran layaknya aktivitas di pasar tradisional.
“Yang diperhatikan hanya pasar tradisional, warteg, mereka boleh buka. Tapi kegiatan di hotel, ballroom, tidak boleh. Jangan sampai ada diskriminasi,” ujar Maulana.
Maulana mengungkapkan, selama ini hotel dan restoran menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam mengatur tamunya agar penyebaran Covid-19 dapat diantisipasi. Hotel dan restoran bahkan telah mengantongi sertifikat CHSE sebagai standar penerapan protokol di tengah pandemi.
Namun, ia menyayangkan pemerintah tidak mempertimbangkan upaya pelaku usaha hotel dan restoran dalam mematuhi peraturan protokol kesehatan tersebut. Pemerintah, kata Mualana, malah melonggarkan kegiatan di ruang-ruang yang berpotensi mempertemukan banyak orang dan berisiko meningkatkan penularan Covid-19.
“Ada tempat-tempat usaha yang protokolnya ketat, sesuai (aturan), namun tidak dibuka (kegiatan ekonominya). Dalam hal mengeluarkan kebijakan ini tidak fair,” kata Maulana.
BACA: Sebelum PPKM Ditambah Keterisian RS Pasien Covid-19 di Jakarta Tinggal 56 Persen
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
