PPKM Darurat Diperpanjang, Jokowi Siapkan Tambahan Anggaran Bantuan Rp 55,21 T

Pengurus RT mengumpulkan sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BSNT) untuk dibagikan ke penerima manfaat di desa Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Selasa, 13 Juli 2021. Kementerian Sosial telah mencairkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 18,8 juta penerima manfaat seiring diberlakukannya PPKM Darurat. ANTARA/Dedhez Anggara

TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp 55,21 triliun untuk masyarakat selama PPKM darurat. Anggaran itu akan dikucurkan untuk bantuan tunai, BLT desa, bantuan untuk program keluarga harapan atau PKH, bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik.

“Saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak," kata Jokowi dalam konferensi pers, Selasa, 20 Mei 2021.

Selain perlindungan sosial, Jokowi mengatakan pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar sebesar Rp1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro. Jokowi mengatakan pemerintah juga akan terus membagikan paket obat gratis untuk orang tanpa gejala dan pasien Covid-19 yang bergejala ringan sejumlah 2 juta paket.

Adapun pemerintah memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli 2021. Kebijakan ini diambil setelah melihat tren penyebaran kasus Covid-19 selama dua pekan terakhir.

Sebelumnya, PPKM Darurat telah berlangsung selama dua pekan pada 3 hingga 20 Juli 2021. Kebijakan PPKM diputuskan setelah angka kasus Covid-19 mengalami lonjakan signifikan hingga melampaui 20 ribu penambahan kasus dalam sehari.

Pada tahap awal, PPKM Darurat baru berlaku untuk wilayah Jawa dan Bali yang mencakup 44 kabupaten dan kota.  Namun setelah berlangsung lebih dari sepekan, pada 12 Juli, pemerintah memutuskan PPKM juga berlaku di wilayah non-Jawa dan Bali. PPKM di luar Jawa dan Bali meliputi 15 kota dan kabupaten di daerah-daerah dengan angka penyebaran virus corona tertinggi.

Selama masa PPKM Darurat, pemerintah membatasi pergerakan mobilisasi penduduk. Untuk perjalanan menggunakan semua moda transportasi, misalnya, warga diwajibkan membawa surat vaksinasi minimal dosis pertama dan hasil tes swab PCR maupun tes antigen yang menunjukkan hasil negatif Covid-19.

Bahkan untuk penumpang pesawat, syarat yang berlaku lebih ketat. Penumpang wajib membawa hasil tes swab PCR. Pengetatan mobilisasi juga berlaku untuk perkantoran. Entitas usaha non-sektor esensial dan kritikal diwajibkan memberlakukan work from home atau bekerja dari rumah untuk 100 persen karyawannya. Sedangkan sektor esensial dibatasi dengan kapasitas maksimal 50 persen. Hanya sektor kritikal yang diizinkan mengoperasikan usahanya dengan jumlah karyawan 100 persen.

Jokowi mengatakan pemerintah akan membuka kegiatan ekonomi secara bertahap pada 26 Juli 2021 jika angka kasus Covid-19 menurun. “Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan mendengar suara-suara masyarakat terdampak PPKM,” ujarnya.

Baca: Pergi ke AS Saat PPKM Darurat, Bahlil: Jokowi Ingin Microsoft Masuk ke RI






Indonesia Terancam Resesi, Stok 9 Pangan Strategis di DKI Jakarta Aman hingga Februari 2023

7 jam lalu

Indonesia Terancam Resesi, Stok 9 Pangan Strategis di DKI Jakarta Aman hingga Februari 2023

Sembilan pangan strategis itu di antaranya beras, daging ayam, daging sapi, dan minyak goreng.


Surya Paloh Sebut Sudah Bertemu Jokowi Sebelum Deklarasikan Anies Baswedan

8 jam lalu

Surya Paloh Sebut Sudah Bertemu Jokowi Sebelum Deklarasikan Anies Baswedan

Surya Paloh mengatakan, sebelum memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai NasDem, dia bertemu dengan Presiden Jokowi.


Jokowi Tolak Tanggapi NasDem Usung Anies Jadi Capres 2024

10 jam lalu

Jokowi Tolak Tanggapi NasDem Usung Anies Jadi Capres 2024

Anies Baswedan resmi diusung Partai NasDem menjadi capres untuk perhelatan Pilpres 2024. Diumumkan Surya Paloh.


Jokowi Beri Santunan Rp50 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

10 jam lalu

Jokowi Beri Santunan Rp50 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

Santunan ini hanya diperuntukkan bagi keluarga korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan. Untuk korban luka diberi pengobatan gratis.


Jokowi Setujui Susunan Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan

11 jam lalu

Jokowi Setujui Susunan Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan

Nama-nama pimpinan dan anggota tim pencari fakta tragedi Kanjuruhan ini sudah dilaporkan Mahfud ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Jokowi: Meski Dunia Krisis, Indonesia Masih Dipercaya Perusahaan Besar Dunia

12 jam lalu

Jokowi: Meski Dunia Krisis, Indonesia Masih Dipercaya Perusahaan Besar Dunia

Jokowi mengatakan Indonesia masih dipercaya perusahaan-perusahaan besar dunia sebagai tujuan investasi meskipun terjadi krisis finansial global.


Jokowi Groundbreaking Pabrik Pipa Wavin Terbesar di Dunia: Tak Mudah Gaet Investasi

12 jam lalu

Jokowi Groundbreaking Pabrik Pipa Wavin Terbesar di Dunia: Tak Mudah Gaet Investasi

Jokowi meresmikan groundbreaking pabrik pipa milik Wavin Manufacturing Indonesia, bagian dari Wavin Orbia asal Belanda, di Kawasan Industri Batang.


Pedagang Ini Sebut 90 Persen Beras di Batam Hasil Selundupan Impor: Ngeri-ngeri Sedap

12 jam lalu

Pedagang Ini Sebut 90 Persen Beras di Batam Hasil Selundupan Impor: Ngeri-ngeri Sedap

Salah satu pedagang beras di pasar induk Cipinang menyatakan mayoritas beras yang beredar di Batam adalah selundupan impor dari Vietnam.


Siang Ini Jokowi Groundbreaking Pabrik Pipa di Batang

14 jam lalu

Siang Ini Jokowi Groundbreaking Pabrik Pipa di Batang

Jokowi siang ini akan terbang menuju Kawasan Industri Terpadu Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.


Pemerintah Tegaskan Fokus Utama Tangani Korban Tragedi Kanjuruhan

15 jam lalu

Pemerintah Tegaskan Fokus Utama Tangani Korban Tragedi Kanjuruhan

Sebanyak 125 orang meninggal dalam tragedi Kanjuruhan usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya di Liga 1.