TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi singkat pertanyaan dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar. Ia mengatakan akan menyampaikan berbagai aspirasi itu kepada Kementerian Kesehatan.
"Debat tadi kita dengar tadi ada yang mengatakan vaksin berbayar dan lainnya. Nanti saya sampaikan saja ke Kementerian Kesehatan mengenai aspirasi tersebut," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR, Senin, 12 Juli 2021.
Namun demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa vaksinasi sebesar 70 persen penduduk untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity sejatinya sudah dialokasikan dalam APBN. "Pemerintah menjamin 70 persen herd immunity secara gratis dan itu sudah ada dalam APBN kita."
Sebelumnya, sejumlah anggota dewan mempertanyakan rencana pemerintah menggelar vaksinasi Gotong Royong Individu. Misalnya saja Anggota Banggar dari Fraksi PKB, Ratna Juwita. Ia meminta Sri Mulyani untuk mengawal Kemenkes agar tidak ada program vaksinasi yang dikomersilkan.
Pasalnya, menurut dia, Indonesia saat ini saja belum bisa mencapai target 2 juta vaksinasi per hari. Berdasarkan paparan Sri Mulyani, Ratna mengatakan capaian vaksinasi Indonesia baru 750-800 ribu per hari.
"Itu saja kita belum clear, kenapa sekarang muncul salah satu BUMN kita yang akan memperjual belikan vaksin tersebut? Ini mencederai kondisi masyarakat saat ini," ujar Ratna.
Sorotan juga disampaikan anggota Banggar dari Fraksi Demokrat, Bramantyo Suwondo. Bramantyo mengatakan pemerintah harus fokus dalam percepatan vaksinasi. Musababnya, meskipun secara jumlah vaksinasi di Indonesia relatif tinggi, namun persentase terhadap populasinya cenderung masih kecil ketimbang negara lain.
Dengan situasi itu, ia mempertanyakan adanya rencana vaksinasi berbayar. "Kalau dengan vaksin gratis saja masih terdapat masyarakat yang enggan vaksin, apa yang membuat pemerintah yakin bahwa langkah ini efektif untuk percepatan vaksin?" kata dia. Ia juga mempertanyakan cara pemerintah menjamin kelompok prioritas dan rentan bisa mendapat vaksin dengan adanya komersialisasi ini.
Ia mengatakan hadirnya vaksin berbayar ini justru jauh dari rasa keadilan. "Di satu sisi begitu mengularnya untuk mendapat vaksin untuk below 40 secara ekonomi. Di sisi lain ada cara cepat untuk masyarakat yang bisa membayar. Menurut saya janganlah seperti itu."
Awalnya Kimia Farma berencana menggelar program vaksinasi Gotong Royong Individu pada hari ini. Namun, rencana itu ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.
Baca: Menkes Budi Gunadi Blak-blakan Soal Vaksinasi Berbayar
