DPR Cecar Soal Vaksinasi Berbayar, Begini Jawaban Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi singkat pertanyaan dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar. Ia mengatakan akan menyampaikan berbagai aspirasi itu kepada Kementerian Kesehatan.

"Debat tadi kita dengar tadi ada yang mengatakan vaksin berbayar dan lainnya. Nanti saya sampaikan saja ke Kementerian Kesehatan mengenai aspirasi tersebut," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR, Senin, 12 Juli 2021.

Namun demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa vaksinasi sebesar 70 persen penduduk untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity sejatinya sudah dialokasikan dalam APBN. "Pemerintah menjamin 70 persen herd immunity secara gratis dan itu sudah ada dalam APBN kita."

Sebelumnya, sejumlah anggota dewan mempertanyakan rencana pemerintah menggelar vaksinasi Gotong Royong Individu. Misalnya saja Anggota Banggar dari Fraksi PKB, Ratna Juwita. Ia meminta Sri Mulyani untuk mengawal Kemenkes agar tidak ada program vaksinasi yang dikomersilkan.

Pasalnya, menurut dia, Indonesia saat ini saja belum bisa mencapai target 2 juta vaksinasi per hari. Berdasarkan paparan Sri Mulyani, Ratna mengatakan capaian vaksinasi Indonesia baru 750-800 ribu per hari.

"Itu saja kita belum clear, kenapa sekarang muncul salah satu BUMN kita yang akan memperjual belikan vaksin tersebut? Ini mencederai kondisi masyarakat saat ini," ujar Ratna.

Sorotan juga disampaikan anggota Banggar dari Fraksi Demokrat, Bramantyo Suwondo. Bramantyo mengatakan pemerintah harus fokus dalam percepatan vaksinasi. Musababnya, meskipun secara jumlah vaksinasi di Indonesia relatif tinggi, namun persentase terhadap populasinya cenderung masih kecil ketimbang negara lain.

Dengan situasi itu, ia mempertanyakan adanya rencana vaksinasi berbayar. "Kalau dengan vaksin gratis saja masih terdapat masyarakat yang enggan vaksin, apa yang membuat pemerintah yakin bahwa langkah ini efektif untuk percepatan vaksin?" kata dia. Ia juga mempertanyakan cara pemerintah menjamin kelompok prioritas dan rentan bisa mendapat vaksin dengan adanya komersialisasi ini.

Ia mengatakan hadirnya vaksin berbayar ini justru jauh dari rasa keadilan. "Di satu sisi begitu mengularnya untuk mendapat vaksin untuk below 40 secara ekonomi. Di sisi lain ada cara cepat untuk masyarakat yang bisa membayar. Menurut saya janganlah seperti itu."

Awalnya Kimia Farma berencana menggelar program vaksinasi Gotong Royong Individu pada hari ini. Namun, rencana itu ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.

Baca: Menkes Budi Gunadi Blak-blakan Soal Vaksinasi Berbayar






Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

13 jam lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

15 jam lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

15 jam lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

15 jam lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Ini yang Harus Dilakukan jika Anak Digigit Hewan Penular Rabies

15 jam lalu

Ini yang Harus Dilakukan jika Anak Digigit Hewan Penular Rabies

Dokter mengimbau orang tua melakukan sejumlah langkah berikut apabila anak digigit hewan penular rabies sebelum membahayakan nyawa. Apa saja?


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

16 jam lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

17 jam lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

1 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

1 hari lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


Sri Mulyani Beberkan Tantangan untuk Capai Target Inklusi Keuangan 90 Persen

1 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Tantangan untuk Capai Target Inklusi Keuangan 90 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong agar target inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2024 sebesar 90 persen bisa tercapai.