Warga NTT Tolak Pembangunan Waduk Lambo

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi demo atau untuk rasa. TEMPO/Subekti

    Ilustrasi demo atau untuk rasa. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Kupang - Warga terdampak pembangunan Waduk Lambo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak pembangunan waduk di daerah itu. Namun Balai Wilayah Sungai (BWS) NTT II tetap membangun waduk tersebut.

    "Sampai saat ini pihak BWS terkesan memaksa untuk tetap bangun waduk di Lowo Se dengan sejumlah argumentasi," kata Sekretaris Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL), Wilibrodus Ou, Senin, 12 Juli 2021.

    Padahal, menurut dia, warga terdampak pembangunan Waduk Lambo telah bertemu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta. Menteri PUPR menegaskan jika masih ada penolakan warga, maka waduk itu belum bisa dibangun.

    "Jangankan 100 orang yang menolak, satu orang saja, maka jangan dulu dibngun waduk tersebut," kata Wilibrodus mengutip pernyataan Menteri PUPR.

    Dia menegaskan warga terdampak sampai saat ini masih tetap menolak pembangunan Waduk Lambo di Lowo Se. Karena itu, dia berharap BWS NTT II selaku pemilik mega proyek tersebut melakukan kajian ulang.

    "Masih terjadinya masalah sosial terkait penolakan warga soal di lokasi waduk Lambo," tegasnya.

    Hal senada disampaikan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa Bunga, Philipus Kami. Dia menilai BWS NT II tidak hargai budaya dan hak masyarakat adat.

    Dia mengatakan berkali-kali warga terdampak sampaikan di Lowo Se dan menyiapkan lokasi alternatif. Namun diabaikan.

    "Masyarakat sudah menyiapkan dua Lokasi Alternatif di Lowo Pebhu dan Malawaka. Hal ini sebenarnya membuktikan bahwa mereka sudah sangat siap menerima Pembangunan waduk tersebut," katanya.

    Sampai saat ini, kata dia, BWS NTT II tidak pernah menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat alasan di bangun waduk tersebut, dan kenapa harus di Lowo Se.

    "Kita menduga ada hal yang direkayasa oleh petugas lapangan yang melakukan survei, baik terhadap lokasi maupun penerimaan masyarakat," katanya.

    Banyak hal yang diduga direkayasa oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk melancarkan pembangunan ini, sehingga laporan kepada atasan juga tidak valid dan tidak sesuai kondisi lapangan.

    PPK pembangunan Waduk Lambo, Anis Pabi yang dikonfirmasi meminta wartawan untuk mengkonfirmasi masalah itu ke Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do.  "Langsung konfirmasi dengan Bupati saja," kata Anis Pabi via whats app.

    YOHANES SEO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.