PPKM Mikro Ketat Non-Jawa Bali, Airlangga: Mal Tutup Jam 5 Sore

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan akhir pemerintah atas RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani disaksikan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmad Gobel dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.  Dalam RUU Cipta Kerja terdapat 11 klaster yang masuk dalam undang-undang ini antara lain Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi Khusus. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan akhir pemerintah atas RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani disaksikan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmad Gobel dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. Dalam RUU Cipta Kerja terdapat 11 klaster yang masuk dalam undang-undang ini antara lain Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi Khusus. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan kegiatan pusat perbelanjaan atau mal beroperasi sampai pukul 17.00 selama masa PPKM Mikro Ketat Non-Jawa Bali pada 6 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021.

    “Pusat perbelanjaan mall jam operasionalnya dibatasi sampai pukul 17.00 WIB dengan kapasitas maksimal 25 persen,” kata Airlangga dalam konferensi pers pada Rabu, 7 Juli 2021.

    Untuk kegiatan restoran masih diperbolehkan beroperasi 100 persen dengan aturan makan atau minum ditempat sebesar 25 persen pembatasan dan jam operasional sampai dengan 17.00 pukul setempat. 

    Sedangkan, jika sudah di atas pukul 17.00 waktu setempat, hanya melayani pesan antar atau dibawa pulang sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat. 

    Selain itu, kegiatan di tempat kerja atau perkantoran menerapkan WFH sebesar 75 persen dan WFO sebesar 25 persen untuk kabupaten atau kota level 4.

    Pengetatan itu, kata dia, dilakukan karena melihat kasus aktif di luar Jawa Bali naik 34,4 persen atau per 5 Juli atau sebanyak 67.891 dari 27 Juni yang sebesar 50.513. ”Peningkatan kasus aktif 50-100 persen terjadi di 10 provinsi, 4 provinsi naik di atas 100 persen," ujarnya.

    Daerah yang menjadi perhatian lebih dari pemerintah, yaitu Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

    "Jumlah kasus aktif per provisi yang tinggi di Papua, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kepri, Sumatera Barat," kata Airlangga saat konferensi pers PPKM Mikro Ketat Non-Jawa Bali.

    SYAHARANI PUTRI | HENDARTYO HANGGI

    Baca juga: Simak Aturan PPKM Mikro Ketat Non-Jawa Bali 6-20 Juli 2021, Kantor hingga Mal


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.