Ekonom Kritik Penanganan Covid-19: Presiden Jokowi Dipengaruhi Kuasa Modal

Warga mendapatkan vaksin Covid-19 di Denpasar, Bali, Sabtu, 26 Juni 2021. Kerumunan saat vaksinasi massal untuk menyambut Hari Bhayangkara itu tak terduga karena tingginya antusiasme warga untuk mendapatkan vaksin. Foto: Johannes P. Christo
Warga mendapatkan vaksin Covid-19 di Denpasar, Bali, Sabtu, 26 Juni 2021. Kerumunan saat vaksinasi massal untuk menyambut Hari Bhayangkara itu tak terduga karena tingginya antusiasme warga untuk mendapatkan vaksin. Foto: Johannes P. Christo

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, mengkritik langkah pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Didik mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak mampu melakukan kebijakan mandiri di masa krisis.

“Presiden Jokowi dipengaruhi kuasa modal. Dia tidak mampu melakukan kebijakan mandiri. Ketika ada pandemi, (pemerintah) harus menunggu sampai masyarakat meminta atau berteriak. Tidak diambil keputusan cepat,” ujar Didik dalam webinar, Sabtu, 26 Juni 2021.

Didik mengatakan angka kasus positif Covid-19 meningkat jauh lebih besar ketimbang pada awal virus corona masuk ke Indonesia. Pada 25 Juni, tercatat ada penambahan 18.872 kasus baru. Rata-rata peningkatan kasus dalam sepekan pun mencapai 15.657.

Menurut Didik, penanganan pagebluk di Indonesia cenderung gagal. Ia mengatakan sedari awal pemerintah sudah menyangkal terhadap adanya Covid-19.

“Pada Maret, Februari 2020, hampir semua pemimpin di Indonesia mengatakan di sini tropis sehingga virus corona tidak masuk,” ujar Didik.

Setelah ditemukan kasus corona di Indonesia untuk pertama kali, penanganannya pun dinilai cenderung bertele-tele. “Relatif bertele-tele, berat, dibandingkan yang lain,” ujar Didik.

Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, juga mengkritik langkah penanganan pandemi Covid-19 sebelumnya. Ia menilai pemerintah lebih berfokus menangani perekonomian selama wabah berlangsung ketimbang dari sisi kesehatan.








Indef Ungkap Keluhan Warganet soal Pejabat Pamer Harta hingga Transaksi Janggal Rp 349 T

8 jam lalu

Sri Mulyani dan Mahfud MD. FOTO/instagram
Indef Ungkap Keluhan Warganet soal Pejabat Pamer Harta hingga Transaksi Janggal Rp 349 T

Peneliti atau Data Analyst Continuum dari Indef Maisie Sagita memberikan keluhan warganet soal tiga isu yang ramai diperbincangkan yaitu pejabat pajak pamer harta, dugaan TPPU, dan kasus penerima hadiah tapi harus bayar pajak.


Kasus Pejabat Pamer Harta hingga Dugaan TPPU Bikin Warganet Mengeluh soal Bayar Pajak

9 jam lalu

Ilustrasi Twitter. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Kasus Pejabat Pamer Harta hingga Dugaan TPPU Bikin Warganet Mengeluh soal Bayar Pajak

Peneliti Indef menyebutkan bawah warganet mengluhkan soal pembayaran pajak buntut dari kasus pejabat pajak pamer harta hingga dugaan TPPU.


Warganet Mengeluh Pejabat Pajak Pamer Harta, Indef: Mayoritas Masih Taat Lapor Pajak

9 jam lalu

Tempo menemukan sejumlah informasi bagaimana Rafael Alun mengumpulkan pundi-pundi uangnya saat menjadi pegawai pajak. Alumni STAN angkatan 1986 itu diduga punya modus tersendiri mengeruk uang wajib pajak.
Warganet Mengeluh Pejabat Pajak Pamer Harta, Indef: Mayoritas Masih Taat Lapor Pajak

Peneliti atau Data Analyst Continuum dari Indef Maisie Sagita mengungkap hasil analisis big data unggahan atau tweet warganet bahwa dampak dari beberapa isu besar soal Kemenkeu tidak membuat masyarakat malas bayar pajak.


4 Skema Pembatasan BBM Bersubsidi Pertalite versi Indef, Pemerintah Pilih Mana?

15 jam lalu

Ilustrasi Pertalite. Dok.TEMPO/Aris Novia Hidayat
4 Skema Pembatasan BBM Bersubsidi Pertalite versi Indef, Pemerintah Pilih Mana?

Empat rekomendasi pembatasan BBM bersubsidi ini dibagi berdasarkan skema daftar negatif atau negative list kendaraan pengguna Pertalite dan Solar.


Ada Larangan Buka Bersama Saat Okupansi Hotel Terjun Bebas, 300 Anggota PHRI Sumsel Menjerit

1 hari lalu

Ilustrasi Buka Puasa. shutterstock.com
Ada Larangan Buka Bersama Saat Okupansi Hotel Terjun Bebas, 300 Anggota PHRI Sumsel Menjerit

Lebih dari 300 anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Selatan menjerit.


Cegah Kenaikan Kasus Covid-19, Dinkes DKI Jakarta Imbau Masyarakat Hindari Bukber

2 hari lalu

Petugas medis menunggu pengguna jasa layanan 'drive thru' tes antigen dan PCR Covid-19 harian di salah satu laboratorium di Setiabudi, Jakarta, Selasa, 3 Januari 2023. Pihak laboratorium tersebut mengaku permintaan layanan tes antigen maupun PCR Covid-19 terus menurun usai pemerintah mencabut PPKM dan menyatakan tes PCR dan antigen tidak lagi diwajibkan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Cegah Kenaikan Kasus Covid-19, Dinkes DKI Jakarta Imbau Masyarakat Hindari Bukber

Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit bagi pasien Covid-19 atau bed occupancy rate (BOR) tetap berada di angka 6-7 persen.


Luhut Bicara Hilirisasi Kunci Mencapai Visi Indonesia Maju 2045 di Business Forum Seoul

3 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan saat dimintai keterangan setelah menghadiri acara DBS Asian Insights Forum di Ballroom The St. Regis Jakarta, Jakarta Selatan pada Rabu, 15 Maret 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Luhut Bicara Hilirisasi Kunci Mencapai Visi Indonesia Maju 2045 di Business Forum Seoul

Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045 dalam acara Business Forum di Seoul, Korea Selatan.


Covid-19 di Wuhan Menyebar dari Anjing Rakun? Begini Dugaan Itu Muncul

4 hari lalu

Anjing rakun (Nyctereutes procyonoides. wikipedia.org
Covid-19 di Wuhan Menyebar dari Anjing Rakun? Begini Dugaan Itu Muncul

Debat asal usul Covid-19 bertambah panjang lagi. WHO minta CDC Cina kirim ulang data.


PPP Menilai Alasan Jokowi Tiadakan Buka Puasa Bersama Tidak Tepat

4 hari lalu

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi (di tengah) usai konferensi pers terkait Mukernas IV PPP di kantor DPP PPP Diponegoro pada Rabu, 17 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
PPP Menilai Alasan Jokowi Tiadakan Buka Puasa Bersama Tidak Tepat

Politikus PPP Achmad Baidowi alias Awiek menanggapi keluarnya surat Sekretaris Kabinet ihwal arahan penyelenggaraan buka puasa bersama.


Bubur Sup Khas Kesultanan Deli Kembali Disajikan Setelah Tiga Tahun Tak Muncul saat Ramadan

4 hari lalu

Jamaah mengambil bubur sup khas Kesultanan Deli di halaman Mesjid Raya Al Mashun Medan, Kamis 23 Maret 2023. ANTARA/M Sahainy Nasution
Bubur Sup Khas Kesultanan Deli Kembali Disajikan Setelah Tiga Tahun Tak Muncul saat Ramadan

Mesjid Raya Al Mashun Medan kembali menyajikan bubur sup khas Kesultanan Deli pada Ramadan tahun ini setelah sempat ditiadakan karena Covid-19