Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ekonom Kritik Penanganan Covid-19: Presiden Jokowi Dipengaruhi Kuasa Modal

image-gnews
Warga mendapatkan vaksin Covid-19 di Denpasar, Bali, Sabtu, 26 Juni 2021. Kerumunan saat vaksinasi massal untuk menyambut Hari Bhayangkara itu tak terduga karena tingginya antusiasme warga untuk mendapatkan vaksin. Foto: Johannes P. Christo
Warga mendapatkan vaksin Covid-19 di Denpasar, Bali, Sabtu, 26 Juni 2021. Kerumunan saat vaksinasi massal untuk menyambut Hari Bhayangkara itu tak terduga karena tingginya antusiasme warga untuk mendapatkan vaksin. Foto: Johannes P. Christo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, mengkritik langkah pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Didik mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak mampu melakukan kebijakan mandiri di masa krisis.

“Presiden Jokowi dipengaruhi kuasa modal. Dia tidak mampu melakukan kebijakan mandiri. Ketika ada pandemi, (pemerintah) harus menunggu sampai masyarakat meminta atau berteriak. Tidak diambil keputusan cepat,” ujar Didik dalam webinar, Sabtu, 26 Juni 2021.

Didik mengatakan angka kasus positif Covid-19 meningkat jauh lebih besar ketimbang pada awal virus corona masuk ke Indonesia. Pada 25 Juni, tercatat ada penambahan 18.872 kasus baru. Rata-rata peningkatan kasus dalam sepekan pun mencapai 15.657.

Menurut Didik, penanganan pagebluk di Indonesia cenderung gagal. Ia mengatakan sedari awal pemerintah sudah menyangkal terhadap adanya Covid-19.

“Pada Maret, Februari 2020, hampir semua pemimpin di Indonesia mengatakan di sini tropis sehingga virus corona tidak masuk,” ujar Didik.

Setelah ditemukan kasus corona di Indonesia untuk pertama kali, penanganannya pun dinilai cenderung bertele-tele. “Relatif bertele-tele, berat, dibandingkan yang lain,” ujar Didik.

Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, juga mengkritik langkah penanganan pandemi Covid-19 sebelumnya. Ia menilai pemerintah lebih berfokus menangani perekonomian selama wabah berlangsung ketimbang dari sisi kesehatan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Aplikasi Temu: Model Bisnis Tak Cocok hingga Soal Regulasi

1 hari lalu

Aplikasi Temu. Tempo/Fardi Bestari
Aplikasi Temu: Model Bisnis Tak Cocok hingga Soal Regulasi

Aplikasi Temu beroperasi dengan model bisnis penjualan langsung dari pabrik ke konsumen atau factory to consumer


Inflasi RI 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

8 hari lalu

Ilustrasi Inflasi. kemenkeu.co.id
Inflasi RI 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Jokowi mengatakan salah satu hal yang selalu dia tanyakan saat kunjungan ke daerah adalah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonominya.


Korupsi Bansos Covid-19, Kuncoro Wibowo Divonis 6 Tahun Bui

12 hari lalu

Direktur Utama PT. Bhanda Ghara Reksa (persero), Muhammad Kuncoro Wibowo, menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Kamis, 11 Januari 2024. Muhammad Kuncoro Wibowo, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI Tahun 2020. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi Bansos Covid-19, Kuncoro Wibowo Divonis 6 Tahun Bui

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman pidana penjara 6 tahun terhadap Kuncoro Wibowo, terdakwa korupsi bansos Covid-19.


Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

12 hari lalu

Mantan Pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab saat mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS 47 di RT01/RW04, Jalan Petamburan IV, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februarai 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

Pendiri sekaligus mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizieq Shihab alias Habib Rizieq akhirnya bebas murni per hari ini, Senin, 10 Juni 2024, setelah sejak Juli 2022 lalu berstatus bebas bersyarat. Berikut daftar Kontroversinya.


Hari Ini Rizieq Shihab Eks Pemimpin FPI Bebas Murni, Apa Kasusnya?

12 hari lalu

Rizieq Shihab menunjukkan surat bebasnya setelah dinyatakan bebas bersyarat hari ini, Rabu, 20 Juli 2022. Foto: Dokumentasi Ditjen PAS Kementrian Hukum dan HAM
Hari Ini Rizieq Shihab Eks Pemimpin FPI Bebas Murni, Apa Kasusnya?

Eks pimpinan FPI Rizieq Shihab resmi bebas murni mulai hari ini, Senin, 10 Juni 2024, sejak bebas bersyarat pada 20 Juli 2022 lalu. Apa kasusnya?


Virus Flu Burung Strain Baru Renggut Korban Pertama, Ini Kronologi dan Usulan Pencegahannya

14 hari lalu

Pejabat kesehatan Korea Selatan mengubur ayam di peternakan unggas tempat virus flu burung H5N6 yang sangat patogen menyebar di Haenam, Korea Selatan, 17 November 2016. Yonhap/via REUTERS
Virus Flu Burung Strain Baru Renggut Korban Pertama, Ini Kronologi dan Usulan Pencegahannya

Flu burung adalah salah satu penyakit infeksi yang punya potensi menimbulkan wabah, dan bahkan bukan tidak mungkin menyebar antarnegara


Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Pengamat Ekonomi: Ini Sinyal Buruk

16 hari lalu

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono (kanan) dan Wakil Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe (kiri) saat wawancara dengan Tempo di Palmerah, Jakarta, Senin 21 Maret 2022. Tempo/Tony Hartawan
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Pengamat Ekonomi: Ini Sinyal Buruk

Beberapa pengamat ekonomi dari berbagai lembaga beri tanggapan terhadap mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe.


Ekonom Indef Minta Prabowo Evaluasi Pembangunan IKN, Ini Alasannya

17 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan seorang panglima suku Dayak menghadiri pertemuan Tentara Merah TBBR di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 29 November 2022. Presiden meminta dukungan masyarakat Dayak untuk pembangunan ibu kota baru, Nusantara , di Kalimantan Timur. (ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/wsj)
Ekonom Indef Minta Prabowo Evaluasi Pembangunan IKN, Ini Alasannya

Ekonom Indef berpendapat pembangunan IKN bila tidak dieksekusi dengan tepat justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru.


Anggota DPR Ini Harapkan Kepala Otorita IKN Definitif Ditetapkan Segera, Apa Alasannya?

18 hari lalu

Presiden Jokowi ketika melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, IKN, Selasa, 4 Juni 2024. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa berinvestasi di masa depan berarti membeli masa depan. Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden.
Anggota DPR Ini Harapkan Kepala Otorita IKN Definitif Ditetapkan Segera, Apa Alasannya?

Kepala Otorita IKN definitif belum ditentukan usai Bambang Susantono mengundurkan diri pada Senin kemarin, 3 Juni 2024.


Pemerataan Pembangunan Masih Tersentralisasi di Jawa, Faisal Basri: Gagal Total

18 hari lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pemerataan Pembangunan Masih Tersentralisasi di Jawa, Faisal Basri: Gagal Total

Faisal Basri menyebut Pancasila mestinya tak hanya jargon, tapi pemersatu antardaerah.