Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Butuh Rp 266 T, Sri Mulyani Sebut Anggaran Perubahan Iklim di APBN Tak Cukup

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati blak-blakan soal anggaran Indonesia untuk antisipasi dampak perubahan iklim. Berdasarkan laporan update biennial kedua 2018, Indonesia butuh uang US$ 247,2 miliar hingga 2030 atau setara Rp 3.461 triliun.

"Artinya setiap tahun paling tidak resources-nya Rp 266,2 triliun," kata Sri Mulyani dalam diskusi Climate Change Challenge Universitas Indonesia pada Jumat, 11 Juni 2021.

Sementara, alokasi anggaran saat ini baru 4,1 persen dari APBN. Jumlahnya sekitar Rp 86,7 triliun. "Ini pasti tidak akan memadai," kata dia.

Kebutuhan anggaran inib bertujuan untuk melaksanakan Nationally Determined Contributions (NDC) dalam Paris Agreement 2016. Kesepakatan ini telah diratifikasi Indonesia lewat UU Nomor 16 Tahun 2016.

NDC pun lahir agar setiap negara berkontribusi untuk menurunkan emisi mereka masing-masing dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Untuk Indonesia, target penurunan emisinya 29 persen di tahun 2030 (dengan anggaran sendiri) atau 41 persen (dengan bantuan internasional).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Sri Mulyani, angka target penurunan emisi ini memang ada 2. Sebab, isu perubahan iklim ini tidak murah dan gratis. "Konsekuensi biayanya sangat luar biasa," kata dia.

Contohnya anggaran Rp 266,2 triliun per tahun ini. Menurut Sri Mulyani, anggaran ini sudah melampaui anggaran kesehatan pada 2021 yang sebesar Rp 170 triliun.

Sehingga, Ia menyebut upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim ini harus dilakukan secara gotong royong. "Pemerintah, swasta, filantropis, dan masyarakat," kata Sri Mulyani, yang pada 11 Februari 2021 lalu, ditunjuk menjuadi Ketua Koalisi Menteri Keutangan Dunia untuk Aksi Perubahan Iklim 2021-2023.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dituding Membajak Karya Bung Hatta, Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf dan Hapus Unggahan Buku Digital

15 jam lalu

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, saat ditemui di acara Indonesia Digital Summit 2023 di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Dituding Membajak Karya Bung Hatta, Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf dan Hapus Unggahan Buku Digital

Unggahan Yustinus Prastowo soal digitalisasi buku karya Bung Hatta berjudul Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo? mendapat teguran.


Kemenhan Usul Anggaran 2025 Rp 155 Triliun dan TNI Rp 101,3 Triliun

16 jam lalu

Ilustrasi tentara wanita TNI. TEMPO/Subekti
Kemenhan Usul Anggaran 2025 Rp 155 Triliun dan TNI Rp 101,3 Triliun

Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesai (TNI) mengikuti rapat bersama Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan. Para pimpinan ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), ikut hadir dalam rapat. Diskusi mereka berlangsung tertutup dengan alasan membahas anggaran yang detail peruntukannya bersifat rahasia.


Menteri PPN Suharso Monoarfa Tanggapi Keluhan Bahlil soal Penurunan Anggaran BKPM pada 2025

20 jam lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin 11 September 2023. ANTARA/Imamatul Silfia.
Menteri PPN Suharso Monoarfa Tanggapi Keluhan Bahlil soal Penurunan Anggaran BKPM pada 2025

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menanggapi pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait penurunan anggaran BKPM.


Seskab Ajukan Tambah Anggaran Rp 164,31 Miliar pada 2025: Karena Ada yang di IKN, di Jakarta

23 jam lalu

Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Seskab Ajukan Tambah Anggaran Rp 164,31 Miliar pada 2025: Karena Ada yang di IKN, di Jakarta

Seskab Pramono Anung mengusulkan penambahan anggaran Rp 164,31 miliar untuk tahun 2025, di antaranya karena IKN.


Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

1 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia protes anggarannya dipangkas sementara target investasi ditetapkan naik. Ia minta target RKP direvisi dan DPR panggil Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas


AHY Sungkan Ajukan Anggaran Kementerian ATR/BPN 2025 sebesar Rp 14 Triliun

1 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, kerap disapa AHY (ketiga kanan) saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (11/6/2024). (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)
AHY Sungkan Ajukan Anggaran Kementerian ATR/BPN 2025 sebesar Rp 14 Triliun

AHY awalnya ingin mengajukan anggaran sebesar Rp 14 triliun untuk kementerian yang dipimpinnya. Namun, ia mengaku sungkan. Apa alasannya?


Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan PPN 12 persen tahun depan diserahkan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.


Kementerian dan Lembaga Minta Tambahan Anggaran untuk Pindah ke IKN, Siapa Saja Mereka?

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Kementerian dan Lembaga Minta Tambahan Anggaran untuk Pindah ke IKN, Siapa Saja Mereka?

Sejumlah kementerian dan lembaga mengajukan tambahan anggaran untuk 2025, di antaranya untuk biaya pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN.


Disinggung Soal Tapera, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Gelontorkan APBN Rp 228,9 Triliun untuk Perumahan Rakyat

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disinggung Soal Tapera, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Gelontorkan APBN Rp 228,9 Triliun untuk Perumahan Rakyat

Ditanya soal Tapera, Sri Mulyani menjelaskan kepada anggota DPD RI sejak 2015-2024, pemerintah telah mengeluarkan total Rp 228,9 triliun dari APBN


Minta Tambahan Anggaran Rp 117 miliar, KPK Sebut Akan Digunakan untuk Ini

1 hari lalu

Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024.  Dalam rapat tersebut, Nawawi Pomolango mengusulkan kenaikan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 117 miliar dari total pagu indikatif Rp 1,23 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Minta Tambahan Anggaran Rp 117 miliar, KPK Sebut Akan Digunakan untuk Ini

Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, pagu indikatif KPK untuk tahun 2025 lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya.