"Artinya, mengapa modul pelatihan tidak di-supply seluruhnya oleh Kemenaker, sehingga tidak ada alokasi untuk komisi-komisi itu? Kalaupun kualitas pelayanan Sisnaker yang dikelola Kemenaker tersebut masih belum prima, kenapa tidak dilakukan upaya peningkatan kualitasnya yang mungkin membutuhkan dana lebih sedikit?" ujar Radja.
3. Besarnya dana yang tidak terserap
Menurut data Kartu Prakerja, dari jumlah bantuan pelatihan tahun anggaran 2020 sebesar Rp 19,56 triliun, penyaluran dana program Kartu Prakerja tahun 2020 hingga Maret 2021 hanya mencapai Rp 15,27 triliun.
Sehingga terdapat dana sebesar Rp4,29 triliun yang dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Angka ini terdiri dari setoran sisa dana tahun 2020 sebesar Rp 4,007 triliun dan Rp 278,2 miliar hingga 30 April 2021.
Menurut Radja, besarnya pengembalian dana Kartu Prakerja ke RKUN menunjukkan kurang optimalnya perencanaan pemerintah menjalankan program ini.
"Ditambah lagi direksi program ini masih mengeluhkan gajinya yang terlalu rendah, sebagaimana mengutip regulasi dalam Perpres 81/2020. Hal ini semakin membuktikan, mendesaknya evaluasi terhadap program Kartu Prakerja ini," kata Radja.
4. Perlunya perbandingan efektivitas Kartu Prakerja dengan program lain
Radja mengungkapkan pemerintah perlu membuat perbandingan efektivitas program Kartu Prakerja dengan program pemerintah lainnya, dari segi penggunaan anggaran. Hal ini untuk melihat apakah penggunaan dana Kartu Prakerja manfaatnya lebih efektif hasilnya, jika dibandingkan dana yang sama diberikan pada program lain.
Radja mencontohkan, dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun per tahun, jika diberikan merata ke 34 provinsi di Indonesia untuk mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK), maka setiap provinsi akan memperoleh dana sebesar Rp 588,2 miliar setiap tahunnya untuk mengembangkan BLK berkualitas.
"Artinya, dalam 3 tahun mendatang dapat diharapkan terjadi peningkatan pekerja di seluruh Indonesia, bahkan siap bersaing dengan kualifikasi terbaik. Bukankah hal ini jauh lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan pendanaannya?" ujar Radja.
Berdasarkan 4 permasalahan serius di atas, Radja mengusulkan agar Kemenko Perekonomian segera melakukan perhitungan komprehensif terkait efektivitas penggunaan dana program Kartu Prakerja. Salah satunya, kata dia, dengan melakukan public sector comparator.
Baca: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 17 Dibuka, Kuota 44 Ribu Penerima
