Dengan begitu, kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang terhadap kebutuhan pembangunan pemulihan ekonomi, konsolidasi fiskal, serta tetap melihat Covid-19 sebagai jangka pendek tidak akan mengalami perubahan. “Sehingga kita tetap bisa menjaga berbagai kepentingan secara seimbang,” ucap Sri Mulyani.
Pendiri Narasi Institute sekaligus ekonom senior Fadhil Hasan sebelumnya meminta pemerintah menunda rencana pemindahan Ibu Kota Negara sampai penanganan Covid-19 selesai. Selain alasan masih ada pandemi, Fadhil juga menyoroti sosialisasi yang rendah terkait pemindahan IKN tersebut.
"Apalagi pemindahan ibu kota merupakan keputusan penting dan strategis, dan sudah seharusnya menjadi wacana publik yang luas dari semua pemangku kepentingan bangsa. Dan, justru itulah yang tidak terjadi," tutur Fadhil dalam keterangan tertulis, Sabtu, 17 April 2021.
Wacana ibu kota baru, menurut dia, hanya terjadi di kalangan elit dan lebih bersifat teknokratis, kurang partisipatif, dan akuntabel. Pasalnya, ia melihat terjadi kesenjangan antara publik dan negara dalam wacana pemindahan ibu kota ini.
“Jangankan masyarakat luas, DPR pun baru akan membahas RUU Ibu Kota ini dalam tahun ini, dan bahkan draf RUU dari pemerintah pun belum DPR terima. Artinya peletakan batu pertama pembangunan ibu kota ini dilakukan tanpa ada payung hukumnya," tutur dia.
BISNIS | CAESAR AKBAR
Baca: Kepala Bappenas: Otaknya Ibu Kota Baru, Hatinya Samarinda, Ototnya Balikpapan
