Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Siapkan 2 Skema Lapor Kewajiban Pajak Sukarela

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara diskusi Tempo bertajuk
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara diskusi Tempo bertajuk "Perempuan Penggerak Ekonomi di Masa Pandemi", Jumat, 23 April 2021. (TEMPO)
Iklan

Semula, tidak ada pembahasan soal rencana ini antara pemerintah dan DPR. Tapi tiba-tiba, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana itu ke publik pada saat halalbihalal bersama media, 19 Mei 2021.

Airlangga pun menyebut Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun sudah disampaikan ke DPR. Surat ini terkait dengan Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP), yang diduga memuat rencana Tax Amnesty Jilid II.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah isu ini beredar, Sri Mulyani pun akhirnya angkat bicara. Ia memberikan penjelasan singkat dalam rapat bersama Komisi Keuangan DPR pada Senin, 24 Mei 2021.

Menurut Sri Mulyani, Tax Amnesty yang direncanakan pemerintah ini berbeda dengan program yang sama di tahun 2016. Namun, ini tetap bernama program Tax Amnesty.

Saat bertemu media pada Senin, 25 Mei 2021, Sri Mulyani dan tim di Kementerian Keuangan juga belum memberikan penjelasan rinci soal Tax Amnesty Jilid II ini. "Mohon maaf, (penjelasan) nanti di press conference atau jadwal tersendiri," kata juru bicara Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari.

Setali tiga uang, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal juga belum merinci rencana tersebut. Menurut dia, penjelasan rinci akan disampaikan saat pembahasan dengan DPR. "Kami akan segera update," kata anak buah Sri Mulyani tersebut.

FAJAR PEBRIANTO

Baca juga:  Sri Mulyani Ungkap 4 Poin Penguatan Belanja Negara pada RAPBN 2022

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Legislator PKS Minta Pembagian IUPK untuk Ormas Keagamaan Dibatalkan

1 jam lalu

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto
Legislator PKS Minta Pembagian IUPK untuk Ormas Keagamaan Dibatalkan

Menurut anggota Komisi VII DPR, ormas keagamaan adalah pendatang baru dalam dunia pertambangan. Sehingga spesialisasi dan kompetensinya belum terbukti


Sederet Pesan PP Muhammadiyah Ihwal Revisi UU TNI dan Polri

1 jam lalu

Trisno Raharjo. umy.ac.id
Sederet Pesan PP Muhammadiyah Ihwal Revisi UU TNI dan Polri

Muhammadiyah meminta ketentuan soal prajurit aktif menduduki jabatan sipil dihapus.


DPR Kritisi Jumlah Subholding Pertamina, Khawatir Bebani Induk

4 jam lalu

DPR Kritisi Jumlah Subholding Pertamina, Khawatir Bebani Induk

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat mengkritisi PT Pertamina (Persero) soal banyaknya subholding. Ia meminta ada kajian terhadap tiap subholding


Komisaris BUMN Diisi Politisi, Staf Khusus Erick Thohir: Tak Ada Larangan, Perusahaan Negara Berhubungan dengan Politik

5 jam lalu

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) Arya Sinulingga dalam acara Ngopi BUMN di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, pada Kamis, 26 Oktober 2023. TEMPO/ Moh KHory Alfarizi
Komisaris BUMN Diisi Politisi, Staf Khusus Erick Thohir: Tak Ada Larangan, Perusahaan Negara Berhubungan dengan Politik

Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, menegaskan setiap perusahaan pelat merah tetap akan diisi orang berlatar belakang politisi.


Dituding Membajak Karya Bung Hatta, Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf dan Hapus Unggahan Buku Digital

17 jam lalu

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, saat ditemui di acara Indonesia Digital Summit 2023 di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Dituding Membajak Karya Bung Hatta, Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf dan Hapus Unggahan Buku Digital

Unggahan Yustinus Prastowo soal digitalisasi buku karya Bung Hatta berjudul Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo? mendapat teguran.


Peluang Revisi UU Peradilan Militer di DPR

18 jam lalu

Prajurit TNI dari tiga matra mengikuti Geladi Bersih Upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Oktober 2019. Tempo/Imam Sukamto
Peluang Revisi UU Peradilan Militer di DPR

Anggota DPR Bobby Adhityo Rizaldi membuka peluang revisi UU Peradilan Militer. Ada syarat yang harus dipenuhi.


Pimpinan Komisi VI Stop Salah Satu Anggota saat Cecar soal Penetapan Komut Pertamina

19 jam lalu

Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Pimpinan Komisi VI Stop Salah Satu Anggota saat Cecar soal Penetapan Komut Pertamina

Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta menyinggung penunjukkan Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama atau Komut Pertamina yang baru


Kata KPK soal Posisi Harun Masiku yang Diduga Disembunyikan Pihak Tertentu

19 jam lalu

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. Dia mengatakan KPK telah menargetkan akan menangkap Harun Masiku dalam seminggu ke depan. TEMPO/Intan Setiawanty
Kata KPK soal Posisi Harun Masiku yang Diduga Disembunyikan Pihak Tertentu

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan selama empat tahun ini penyidik terus memburu Harun Masiku hingga ke luar negeri.


Sebut akan Tangkap Harun Masiku Seminggu Lagi, KPK: Kan Harapan

20 jam lalu

Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dan Nurul Ghufron mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024. Dalam rapat tersebut, Nawawi Pomolango mengusulkan kenaikan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 117 miliar dari total pagu indikatif Rp 1,23 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sebut akan Tangkap Harun Masiku Seminggu Lagi, KPK: Kan Harapan

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap Harun Masiku segera ditangkap.


DPR Rapat Tertutup dengan Kemenhan dan TNI, Bahas Anggaran hingga Alutsista

22 jam lalu

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : Runi/Man
DPR Rapat Tertutup dengan Kemenhan dan TNI, Bahas Anggaran hingga Alutsista

Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pimipinan ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), juga ikut menghadiri rapat. Diskusi mereka berlangsung tertutup dengan alasan untuk merahasiakan bahasan tentang anggaran dan alat utama sistem senjata (alutsista).