TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan kepada 75 pegawai yang tak lolos. Dalam surat tersebut, 75 pegawai KPK yang tidak lolos dinyatakan akan dinonaktifkan. Puluhan pegawai itu tak lagi bekerja terhitung sejak 7 Mei 2021.
Keputusan tersebut lantas menuai reaksi berbagai kalangan termasuk para ekonom senior, seperti Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Emil Salim dan ekonom senior Faisal Basri.
Baca Juga:
Melalui akun twitternya @emilsalim2010, Emil mencuitkan sebuah pantun. Dalam cuitan tersebut ia mengatakan agar tidak percaya mulut resmi KPK. "Terang bulan, teranglah di kali. Buaya timbul disangka mati. Jangan percaya mulut resmi KPK. Berani pecat anak, karena takut mati," cuit Emil, Rabu, 12 Mei 2021.
Emil bukan baru kali ini mengomentari mengenai KPK. Beberapa hari sebelumnya pun ia sempat mempertanyakan sikap tokoh pemerintah dan partai pemerintah yang cenderung bungkam di tengah ramainya isu keganjilan tes wawasan kebangsaan bagi calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan KPK.
"Sangat menarik bahwa tokoh-tokoh pemerintah dan partai politik membungkem diri, seakan-akan membenarkan ungkapan: 'berdiam diri berarti bersepakat'?" kata Emil.
Dalam cuitan lainnya, Emil menduga pelumpuhan KPK berkaitan dengan kebutuhan dana politik yang kian meningkat untuk Pemilu dan Pilpres 2024.
"Kebutuhan dana politik kian meningkat utk Pemilu dan Pilpres tahun 2024. Akibat Covid kegiatan ekonomi belum normal. Perlu 'strategi himpun dana'. Yg tersedia = uang negara yg dijaga a.l. oleh lembaga2 pengawasan resmi a.l. KPK. Karena itu perlu usaha melumpuhkannya. Masuk akalkah?" cuitnya.
Adapun Ekonom Faisal Basri pun mengajak masyarakat untuk melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menggembosi para oligark. Dalam cuitan utas pada Selasa, 11 Mei 2021, ia mengajak masyarakat untuk tidak membeli saham perusahaan yang dikuasai oligark dan sarat praktik KKN. "Kalau masih punya saham mereka: jual segera."
Ia pun mengajak masyarakat memboikot bank-bank BUMN maupun non-BUMN yang masih dan akan terus membiayai perusahaan para oligarki. Terutama, kata dia, perusahaan tambang batubara yang tidak ramah lingkungan. Ia mengaku akan mulai menarik seluruh uang yang dimiliki dari bank-bank tersebut.
"Hidup kita mungkin akan lebih susah. Namun, tak ada perjuangan tanpa pengorbanan," ujar Faisal. "Perlawanan harus kita gencarkan sampai Presiden melakukan tindakan luar biasa menyelamatkan KPK."
Baca Juga: Daftar Perkara Korupsi Kakap yang Ditangani Penyidik KPK Tak Lulus TWK
