Lalu pada area produksi, minimnya standar produk yang sesuai standar global turut menjadi penghalang UKM menembus pasar global.
“Dari sisi produksi terjadi inkonsistensi dari produksi dan tidak terjadi kontinuitas dari kualitas dan produknya. Hambatan dari sisi kapaitas produksi dan bahan baku menjadi faktor yang berkontribusi pada persoalan produksi,” kata dia.
Selain juga hambatan dari sisi penelitan dan pengembangan (Research and Development) yang turut dirasakan pelaku UKM. Karenanya, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka menambah anggaran di bidang RnD hingga insentif usaha agar RnD mendapatkan insentif perpajakan.
Sedangkan kendala kelima adalah terbatasnya informasi pelaku UKM mengenai peluang pasar, jangkauan pemasaran, minimnya promosi,literasi digital, hingga market riset.
“Ketidakkonsistenan dalam meng-update produk di dalam marketplace juga menjadi salah satu faktor. Jalur logistik dengan kurangnya infrastruktur logistik, IT, dan konektivitas laut, darat, dan udara juga menyebebabkan mahalnya biaya logistik dan mahalnya biaya pengiriman,” papar dia.
Selain itu, Menkeu mengatakan investasi pemerintah di bidang infrastruktur dan UU Cipta Kerja yang akan memberi kemudahan berusaha, menjadi bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan daya saing UKM. Termasuk juga memberikan berbagai insentif, kemudahan perijinan, dan dukungan dalam penyediaan dana melalui perbankan dan lembaga keuangan.
“Pemerintah berharap UKM dapat melakukan peneterasi di pasar global, ini bukan sesuatu yang muskil. Melalui berbagai upaya makan UKM diharapkan akan memiliki kepercayaan diri, pengetahuan, dan siap berkompetisi di pasar global,” kata Sri Mulyani. Adapun kinerja ekspor pada Maret tumbuh 30,47 persen yang menunjukkan bangkitnya kembali pertumbuhan ekonomi dan pelaku ekonomi Indonesia serta pulihnya ekonomi dunia.
BACA: Sri Mulyani Finalisasi Aturan THR untuk ASN, TNI, dan Polri
BACA:
