PPKM Mikro, Core: Perekonomian Justru Pulih Secara Bertahap

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas warga saat Pemberlakuan PPKM skala mikro di kawasan Pasar Johar Baru, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Kini, ada 15 provinsi yang menerapkan pembatasan tersebut dengan tambahan provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Subekti.

    Aktivitas warga saat Pemberlakuan PPKM skala mikro di kawasan Pasar Johar Baru, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Kini, ada 15 provinsi yang menerapkan pembatasan tersebut dengan tambahan provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, JakartaDirektur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro yang diterapkan oleh pemerintah sejak 9 Februari 2021 lalu hingga saat ini, tidak menghentikan proses pemulihan ekonomi. 

    "Dengan meredanya kasus COVID-19 karena kebijakan PPKM, perekonomian justru secara bertahap bisa kembali pulih. Pemerintah memang harus mengutamakan pengendalian pandemi terlebih dahulu," ujar Piter saat dihubungi di Jakarta, Minggu 18 April 2021.

    Piter mengatakan PPKM Mikro ditujukan untuk menurunkan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, lanjutnya, PPKM hendaknya dilihat dari dampaknya terhadap penyebaran COVID-19 itu sendiri.

    "Kita patut mensyukuri selama dua bulan terakhir kasus COVID-19 terus menurun. Setelah sempat mengalami peningkatan yang tinggi hingga belasan ribu kasus baru per hari, sekarang jumlah kasus mereda hingga 4 ribuan kasus baru. Penurunan ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan PPKM," kata Piter.

    Sementara dari sisi ekonomi, proses pemulihan ekonomi masih berlanjut dan beberapa indikator mengkonfirmasi hal tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.