Berdasarkan data tersebut, Awalil mengatakan BKPM tidak menjadi prioritas di periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Tapi di periode kedua, khususnya di 2021, tampaknya ini sejalan dengan Undang-undang Cipta Kerja lalu dilipat naik. Jadi sudah terlihat sejak awal pemerintah merencanakan BKPM jadi kementerian,” ujar Awalil.
Kendati anggaran BKPM meloncat naik, secara teknis di nota keuangan Awalil tidak melihat adanya matriks capaian atau target output yang berubah ketimbang tahun sebelumnya. Padahal seumpama BKPM akan berubah nomenklatur menjadi Kementerian Investasi, ia berharap ada target-target yang ditingkatkan.
Menurut Awalil, Kementerian Investasi diharapkan bisa menjadi jembatan antara negara dan investor untuk menarik modal masuk ke Indonesia. Di saat yang sama, Kementerian juga harus mempertimbangkan kesinambungan, termasuk dari sisi ketenagakerjaan, aspek lingkungan, hingga investasi-investasi yang sudah eksisting.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebelumnya telah menyetujui niat Jokowi membentuk Kementerian Investasi. Persetujuan ini disampaikan dalam rapat paripurna Dewan pada hari ini, Jumat, 9 April 2021. Dalam rapat tersebut, DPR juga menyetujui penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Baca juga: Pengusaha: Kementerian Investasi Beri Kepastian kepada Investor
