Sebelumnya, OJK berkesimpulan Nurhasanah bersalah tidak memenuhi perintah tertulis OJK dalam Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020. OJK menjeratnya dengan Pasal 53 dan/atau Pasal 54 UU OJK.
"Bahwa perbuatan tersangka telah mengakibatkan terhambatnya penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bumiputera," kata Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L. Tobing.
Tongam juga mengatakan penetapan status tersangka terhadap Nurhasanah sudah sesuai aturan dan tidak ada hubungannya dengan berbagai alasan tersebut. Termasuk, gugatan uji materi ke MK. "Tidak ada hubungannya," kata Tongam.
Tongam juga mengatakan dalam kasus ini, bukan berarti hanya Nurhasanah saja yang jadi tersangka. Menurut dia, penyidikan masih terus berlangsung dan bisa saja ada tersangka lain di Bumiputera nantinya. "Tidak tertutup kemungkinan," ujarnya.
Nurhasanah akan mengikuti proses hukum. Ia juga akan segera mengajukan gugatan praperadilan melawan OJK ke pengadilan atas status tersangka ini. "Secepatnya," kata dia.
Tongam tidak mempermasalahkannya dan siap meladeni gugatan tersebut. "Itu hak semua tersangka," kata Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK tersebut.
FAJAR PEBRIANTO
Baca juga: Selain Eks Ketua BPA Bumiputera, OJK: Bisa Ada Tersangka Lain
![Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/03/01/id_1283960/1283960_720.jpg)
