Stafsus Erick Thohir Pastikan Vaksin Gotong Royong Tak Ambil Jatah Vaksin Gratis

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjukkan contoh kemasan botol vaksin COVID-19 saat kunjungan kerja di Command Center serta Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV) di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Kamis 7 Januari 2021. Kunjungan tersebut dalam rangka memantau dan memastikan proses pengiriman vaksin COVID-19 ke seluruh Indonesia terpantau secara baik dan real time. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta -Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Arya Sinulingga, memastikan vaksin gotong royong tak akan mengambil jatah program vaksin gratis pemerintah. Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir itu menyebut pemerintah telah mengamankan kuota vaksin untuk masyarakat.

“Meski demikian, perlu pertimbangan mendalam dalam penyusunan regulasinya, untuk memastikan tidak adanya tumpang-tindih dengan program vaksinasi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah, baik dalam hal pengadaan, distribusi, maupun pelaksanaan," ujar Arya dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 18 Februari 2021.

Arya mengatakan secara prinsip pemerintah menyambut baik usulan vaksin gotong royong yang merupakan inisiatif dari kalangan pengusaha. Vaksin gotong royong bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi sehingga herd immunity atau kekebalan kelompok segera tercapai.

Dia pun menekankan tidak perbedaan antara vaksin pemerintah dan vaksin gotong royong karena masyarakat akan menerimanya secara. Dengan begitu, kata Arya, tidak ada istilah vaksin berbayar atau komersialisasi. Hal yang membedakan antara kedua program ini adalah vaksinasi gotong royong tirujukan bagi pekerja atau buruh. Anggaran vaksinasinya pun berasal dari perusahaan.

Sejak wacana vaksin vaksin gotong royong muncul, ia menyebut Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah kajian. Salah satunya meminta pendapat dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).






PBNU Tunjuk Gus Gudfan Jadi Plt Bendahara Umum Gantikan Mardani Maming

6 jam lalu

PBNU Tunjuk Gus Gudfan Jadi Plt Bendahara Umum Gantikan Mardani Maming

PBNU menunjuk H Gudfan Arif Ghofurs sebagai pelaksana tugas Bendahara Umum PBNU menggantikan Mardani Maming yang tengah ditahan KPK.


Terkini Bisnis: Erick Thohir Ubah Susunan Direksi ITDC, OJK Kumpulkan Denda

9 jam lalu

Terkini Bisnis: Erick Thohir Ubah Susunan Direksi ITDC, OJK Kumpulkan Denda

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 10 Agustus 2022 Menteri BUMN Erick Thohir merombak anggota Direksi dan Komisaris PT ITDC.


Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris ITDC, Berikut Susunannya

14 jam lalu

Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris ITDC, Berikut Susunannya

Erick Thohir menyusun ulang anggota Direksi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation).


Pertamina Masuk Fortune 500, Erick Thohir Singgung Upaya Beres-beres BUMN

1 hari lalu

Pertamina Masuk Fortune 500, Erick Thohir Singgung Upaya Beres-beres BUMN

Pertamina berada di peringkat 223 untuk Fortune Global 500 atau naik 64 peringkat ketimbang tahun lalu yang berada di posisi 287.


Erick Thohir: Pelabuhan Terminal Kijing Harus Dimanfaatkan Secara Optimal

1 hari lalu

Erick Thohir: Pelabuhan Terminal Kijing Harus Dimanfaatkan Secara Optimal

Erick Thohir ikut menyaksikan peresmian pelabuhan Terminal Kijing oleh Presiden Jokowi di Kabupaten Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat.


Geledah Plaza Summarecon di Kasus Haryadi Suyuti, KPK Temukan Dokumen Aliran Duit

1 hari lalu

Geledah Plaza Summarecon di Kasus Haryadi Suyuti, KPK Temukan Dokumen Aliran Duit

Penggeledahan di Plaza Summarecon dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan yang menyeret Haryadi Suyuti


KPK Geledah Lagi Plaza Summarecon Bekasi

2 hari lalu

KPK Geledah Lagi Plaza Summarecon Bekasi

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Haryadi menjadi tersangka penerima suap dari petinggi Summarecon.


Geledah Lagi Plaza Summarecon Bekasi dalam Kasus Haryadi Suyuti, KPK: Melanjutkan Upaya Paksa

2 hari lalu

Geledah Lagi Plaza Summarecon Bekasi dalam Kasus Haryadi Suyuti, KPK: Melanjutkan Upaya Paksa

Penggeledahan ini dilakukan dalam penyidikan kasus suap izin pembangunan apartemen yang menjerat bekas Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.


KPK Duga Bupati Mamberamo Tengah Beli Mobil dan Apartemen Pakai Duit Korupsi

2 hari lalu

KPK Duga Bupati Mamberamo Tengah Beli Mobil dan Apartemen Pakai Duit Korupsi

KPK telah memasukkan Bupati Mamberamo Tengah RHP ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 15 Juli 2022 yang diduga melarikan diri ke PNG


Kasus Haryadi Suyuti, KPK Geledah Plaza Summarecon

2 hari lalu

Kasus Haryadi Suyuti, KPK Geledah Plaza Summarecon

Menurut Ali, barang bukti dari Plaza Summarecon itu disita, lalu dianalisis untuk melengkapi berkas perkara kasus Haryadi Suyuti.