TEMPO.CO, Jakarta -Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Arya Sinulingga, memastikan vaksin gotong royong tak akan mengambil jatah program vaksin gratis pemerintah. Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir itu menyebut pemerintah telah mengamankan kuota vaksin untuk masyarakat.
“Meski demikian, perlu pertimbangan mendalam dalam penyusunan regulasinya, untuk memastikan tidak adanya tumpang-tindih dengan program vaksinasi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah, baik dalam hal pengadaan, distribusi, maupun pelaksanaan," ujar Arya dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 18 Februari 2021.
Arya mengatakan secara prinsip pemerintah menyambut baik usulan vaksin gotong royong yang merupakan inisiatif dari kalangan pengusaha. Vaksin gotong royong bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi sehingga herd immunity atau kekebalan kelompok segera tercapai.
Dia pun menekankan tidak perbedaan antara vaksin pemerintah dan vaksin gotong royong karena masyarakat akan menerimanya secara. Dengan begitu, kata Arya, tidak ada istilah vaksin berbayar atau komersialisasi. Hal yang membedakan antara kedua program ini adalah vaksinasi gotong royong tirujukan bagi pekerja atau buruh. Anggaran vaksinasinya pun berasal dari perusahaan.
Sejak wacana vaksin vaksin gotong royong muncul, ia menyebut Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah kajian. Salah satunya meminta pendapat dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
