Stafsus Erick Thohir Pastikan Vaksin Gotong Royong Tak Ambil Jatah Vaksin Gratis

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjukkan contoh kemasan botol vaksin COVID-19 saat kunjungan kerja di Command Center serta Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV) di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Kamis 7 Januari 2021. Kunjungan tersebut dalam rangka memantau dan memastikan proses pengiriman vaksin COVID-19 ke seluruh Indonesia terpantau secara baik dan real time. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjukkan contoh kemasan botol vaksin COVID-19 saat kunjungan kerja di Command Center serta Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV) di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Kamis 7 Januari 2021. Kunjungan tersebut dalam rangka memantau dan memastikan proses pengiriman vaksin COVID-19 ke seluruh Indonesia terpantau secara baik dan real time. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta -Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Arya Sinulingga, memastikan vaksin gotong royong tak akan mengambil jatah program vaksin gratis pemerintah. Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir itu menyebut pemerintah telah mengamankan kuota vaksin untuk masyarakat.

    “Meski demikian, perlu pertimbangan mendalam dalam penyusunan regulasinya, untuk memastikan tidak adanya tumpang-tindih dengan program vaksinasi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah, baik dalam hal pengadaan, distribusi, maupun pelaksanaan," ujar Arya dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 18 Februari 2021.

    Arya mengatakan secara prinsip pemerintah menyambut baik usulan vaksin gotong royong yang merupakan inisiatif dari kalangan pengusaha. Vaksin gotong royong bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi sehingga herd immunity atau kekebalan kelompok segera tercapai.

    Dia pun menekankan tidak perbedaan antara vaksin pemerintah dan vaksin gotong royong karena masyarakat akan menerimanya secara. Dengan begitu, kata Arya, tidak ada istilah vaksin berbayar atau komersialisasi. Hal yang membedakan antara kedua program ini adalah vaksinasi gotong royong tirujukan bagi pekerja atau buruh. Anggaran vaksinasinya pun berasal dari perusahaan.

    Sejak wacana vaksin vaksin gotong royong muncul, ia menyebut Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah kajian. Salah satunya meminta pendapat dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Kasus Peretasan, dari Rocky Gerung hingga Pandu Riono

    Peretasan merupakan hal yang dilarang oleh UU ITE. Namun sejumlah tokoh sempat jadi korban kasus peretasan, seperti Rocky Gerung dan Pandu Riono.