Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengusaha Jawa Timur Serahkan Usulan Upah

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta:Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur menyodorkan besaran upah minimum untuk Kota Surabaya pada tahun depan sebesar Rp 905.500 per bulan. Ketua Apindo Jawa Timur Alim Markus mengatakan, rumusan tentang besaran upah minimum untuk masing-masing kabupaten dan kota termasuk Surabaya, sudah diserahkan kepada Dewan Pengupahan Jawa Timur.

"Rumusan besaran upah tersebut kami putuskan melalui berbagai pertimbangan, mulai dari lesunnya dunia usaha dan surat keputusan bersama empat menteri. Kami juga mengutamakan hasil pembahasan bipartit," kata Alim kepada Tempo, Rabu (29/10).

Alim yang juga bos PT Maspion Grup menilai, Peraturan Bersama Menteri  yang memberikan kewenangan bagi pengusaha untuk menentukan besaran upah tersebut sudah tepat. Alasannya, saat ini dunia usaha tengah terpuruk karena terpengaruh oleh krisis ekonomi dunia. "Volume ekspor kita turun karena pasar lesu dan di dalam negeri sendiri daya beli masyarakat," ujar Alim.

Meski banyak pengusaha yang merasa berat, kata Alim, namun ia tetap menghimbau agar melaksanakan keputusan dewan pengupahan. Menurut dia, pekerja dan pengusaha di Kabupaten Mojokerto telah mensepakati besaran upah minimum regional Rp 901 ribu per bulan. "Saya tahu ini berat, tapi pengusaha tetap wajib membayar gaji pekerja sesuai ketetapan Dewan Pengupahan," katanya.

Ketua Alinasi Buruh Menggugat (ABM) Surabaya Jamaludin menolak rumusan yang disodorkan Apindo. Menurut dia, berdasarkan survei kebutuhan hidup layak yang telah dilakukan, upah minimum untuk regional Jatim sebesar Rp 1,5 juta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Survei tersebut, kata Jamaludin, mencakup 46 kebutuhan yang layak bagi buruh."Kami minta semua buruh di semua kabupaten/kota Jawa Timur dibayar dengan besaran itu, jangan ada lagi istilah ring satu, ring dua dan seterusnya," kata Jamal.

Selain menolak besaran upah versi Apindo, Jamaludin juga menolak pemberlakuan Peraturan Bersama. Menurut dia, selain bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nompr 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Kalau Peraturan Bersama diterapkan, bersadarkan survei dewan pengupahan upah buruh tinggal menjadi Rp 853.300," ujarnya.

Untuk mendesakkan tuntutannya, Aliansi akan berunjukrasa ke Kantor Gubernur Jatim pada pekan depan. Unjuk rasa itu, ujar Jamaludin, juga akan didukung oleh serikat-serikat buruh lainnya. "Jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu," kata Jamaludin.

KUKUH S. WIBOWO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPS: Upah Harian Buruh Tani Naik 0,36 Persen  

16 Mei 2016

Sejumlah buruh perempuan mamaculi lahan kentang di daerah Kledung, Temanggung, Jawa Tengah, 16 Mei 2016. Bekerja menanam kentang di atas lahan milik Dinas Pertanian dan Perkebunan tersebut, para buruh wanita dibayar harian. TEMPO/Budi Purwanto
BPS: Upah Harian Buruh Tani Naik 0,36 Persen  

Semakin tinggi upah riil, semakin tinggi daya beli

buruh.


BKPM: Upah Masalah Terbesar Sektor Padat Karya  

21 Desember 2015

Franky Sibarani. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
BKPM: Upah Masalah Terbesar Sektor Padat Karya  

Paket kebijakan jilid IV telah memberikan kepastian dengan memberikan formula penghitungan pengupahan.


Upah Naik, Bos Kapal Api Pilih Mesin Robot Gantikan Buruh  

13 Desember 2015

Ilustrasi biji kopi. ANTARA/Irwansyah Putra
Upah Naik, Bos Kapal Api Pilih Mesin Robot Gantikan Buruh  

Upah minimum buruh kopi yang terus meningkat membuat bos Kapal Api memilih teknologi robot.


Tuntut PP Pengupahan Dicabut, Buruh Mogok Nasional 4 Hari  

24 November 2015

Demo buruh menolak PP Pengupahan di Tugu Proklamasi, Jakarta, 20 November 2015. TEMPO/Vindry Florentin
Tuntut PP Pengupahan Dicabut, Buruh Mogok Nasional 4 Hari  

Tuntut PP Nomor 78 dicabut, serikat buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Upah akan menggelar aksi mogok nasional selama empat hari mulai hari ini.


DPR Minta Pemerintah Tunda PP Pengupahan  

6 November 2015

Dede Yusuf, mantan wagub Jawa Barat, menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dari fraksi Partai Demokrat, terlihat di sidang perdana paripurna MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Frannoto
DPR Minta Pemerintah Tunda PP Pengupahan  

PP Pengupahan tidak pernah dibicarakan dengan Komisi Ketenagakerjaan DPR.


Formula Pengupahan Baru Akan Mudahkan Dunia Usaha

21 Oktober 2015

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ferry Mursyidan Baldan, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, 2 Februari 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Formula Pengupahan Baru Akan Mudahkan Dunia Usaha

Saat ini, baik pemerintah maupun dunia usaha sedang berupaya

untuk melakukan sinkronisasi.


Rieke: Sistem Pengupahan Mirip Orde Baru

18 Oktober 2015

Rieke Diah Pitaloka. Dok. TEMPO/Jacky Rachmansyah
Rieke: Sistem Pengupahan Mirip Orde Baru

Rieke Dyah Pitaloka mengkritik rencana kenaikan upah yang hanya
memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Disebut mirip
cara orde baru.


Upah, BKPM: Penetapan Lima Tahun, Kenaikan Setiap Tahun  

7 Oktober 2015

Buruh Pabrik/TEMPO/Tony Hartawan
Upah, BKPM: Penetapan Lima Tahun, Kenaikan Setiap Tahun  

"... maka, kami bilang, kita buat saja formulanya berlaku lima tahun, tidak perlu diutak-atik, tapi kenaikannya setiap tahun," kata Azhar Lubis.


Upah Minimum Provinsi Dilansir Serentak 1 November  

23 Oktober 2014

Barisan buruh dari garda metal  se-Jabotabek melakukan aksi long march dari Bundaran HI hingga Istana Negara, Jakarta (05/09). Aksi ini digelar untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp 3,7 juta.  TEMPO/Dasril Roszandi
Upah Minimum Provinsi Dilansir Serentak 1 November  

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperingatkan para


gubernur untuk segera mempersiapkan upah minimum provinsi (UMP).


Upah Murah Cara Kuno Menarik Investor  

4 November 2013

Ribuan buruh melakukan unjuk rasa menuntut Jaminan Sosial Tolak Upah Minimum di Jalan Mohammad Husni Thamrin , Jakarta, Rabu (10/4). Dalam aksi pemanasan jelang May Day tersebut, buruh menuntut revisi Pepres no 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan PP No 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran dan mendesak dijalankannya jaminan kesehatan seluruh rakyat 1 Januari 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Upah Murah Cara Kuno Menarik Investor  

Pemerintah bertekad memenggenjot produktivitas dan efisiensi sebagai daya tarik baru mendatangkan investor