Jokowi Setor Calon Nama Dewan Pengawas SWF ke DPR, Minggu Depan Kelar

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo akan membuka Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke XXVIII secara resmi pada Sabtu malam 14 November 2020 di  Stadion Sikabu, di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

    Presiden Joko Widodo akan membuka Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke XXVIII secara resmi pada Sabtu malam 14 November 2020 di Stadion Sikabu, di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan telah menyetor nama-nama calon Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (SWF) atau Nusantara Investment Authority (INA) kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ia menyebut pembentukan dewan pengawas akan segera selesai.

    “Nama-nama untuk dewan pengawas sudah kami sampaikan ke DPR dan kami harapkan selesai nanti minggu depan ini,” ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat, 15 Januari 2021.

    SWF Indonesia akan mulai beroperasi pada awal tahun ini. SWF digadang-gadang menjadi salah satu kerangka untuk pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi Civid-19.

    Menurut Jokowi, pemerintah telah menyelesaikan peraturan pemerintah atau PP terkait SWF sebagai beleid turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP ini akan menjadi payung hukum berjalannya lembaga pengelola investasi.

    Sebagai modal awal, kepala negara mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana tunai senilai Rp 15 triliun dan aset BUMN sebesar Rp 50 triliun. Pada satu hingga dua bulan mendatang, pemerintah juga menargetkan komitmen dukungan investor senilai US$ 20 miliar.

    “Ini duit yang gede banget,” katanya. Presiden pun optimistis SWF Indonesia akan menjadi mitra strategi yang andal bagi pembangunan ekonomi jangka panjang.

    Lembaga ini pun disebut bakal kuat secara hukum. “SWF akan menangkap peluang investasi dan solusi alternatif bagi pembiayaan pembangunan,” kata Jokowi.

    Baca: Minta PUPR Percepat Tender, Jokowi: Kondisi Masih Krisis, Aura Berbeda


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.