“Persyaratan sudah ditetapkan berdasarkan forum bersama WHO (Organisasi Kesehatan Dunia). EUA bisa diberikan saat pandemi asalkan ada data mutu, aspek keamanan dari hasil uji klinis fase satu dan dua yang sudah berjalan, serta interim analisis,” ujar Penny dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 19 November 2020.
EUA adalah izin vaksin yang bersifat sementara dan bukan merupakan izin edar. EUA dikeluarkan BPOM dalam keadaan darurat, seperti saat pagebluk Covid-19.
3. Sebanyak 16 persen masyarakat tolak vaksin
Sejumlah masyarakat disebut menolak vaksin Covid-19. Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan pihaknya tidak bisa memaksakan pemberian vaksin terhadap masyarakat yang menolak tersebut.
Erick mengatakan menurut data-data survei terakhir yang didapatkan, sekitar 66 persen rakyat Indonesia percaya vaksin dan mau divaksinasi Covid-19. "Namun ada juga yang 16 persen tidak mau divaksin, kita juga tidak memaksakan," katanya awal Desember lalu.
Meski terdapat penolakan, Erick yakin vaksin tetap dapat menekan penularan Covid-19 yang terus terjadi. Vaksin juga akan menekan angka kematian.
"Kalau ditanya apakah vaksin Covid-19 yang akan tersedia berkualitas, pemerintah menggunakan vaksin-vaksin yang dibeli berdasarkan sesuai standar WHO, yang sudah melalui uji klinis, dan KPCPEN pun terbuka kepada MUI, BPOM, semua pihak kita libatkan. Keamanan untuk rakyat Indonesia adalah yang utama," ujar Erick.
4. Efektivitas vaksin Sinovac belum dapat dipastikan
Dilansir berbagai sumber, Sinovac menyatakan belum memastikan angka efektivitas dari vaksinasi. Bila Bio Farma menyebut efektivitasnya mencapai 97 persen dalam uji klinis awal, angka tersebut mengacu pada level serokonversi.
