Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mensos Tersangka KPK, Ombudsman RI: Bansos Konvensional Rawan Penyimpangan

Reporter

image-gnews
Isi paket bantuan sosial sembako tahap kedua dari Presiden RI yang tiba di wilayah Rukun Warga (RW) 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Mei 2020. Isi paket bantuan sembako tahap kedua sedikit berbeda dengan tahap sebelumnya. TEMPO/Nita Dian
Isi paket bantuan sosial sembako tahap kedua dari Presiden RI yang tiba di wilayah Rukun Warga (RW) 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Mei 2020. Isi paket bantuan sembako tahap kedua sedikit berbeda dengan tahap sebelumnya. TEMPO/Nita Dian
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan kasus dugaan suap bantuan sosial atau bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial atau Mensos Juliari Batubara terjadi lantaran pemerintah mengabaikan tata kelola yang baik.

"Dalam diskusi-diskusi, sejak awal kami bilang bansos pangan tak perlu menggunakan skema pengadaan konvensional, rawan penyimpangan," ujar Alamsyah kepada Tempo, Ahad pagi, 6 Desember 2020.

Dalam bantuan sosial sembako dengan skema pemerintah melakukan pengadaan dan mendistribusikannya sendiri, menurut Alamsyah, sangat besar peluang bagi vendor untuk bermain. "Ini modusnya sangat sederhana, tinggal lihat transaksi dan rekaman pembicaraan."

Padahal, di saat yang sama, Alamsyah mengingatkan bahwa pemerintah memiliki skema bantuan pangan nontunai. Meskipun, skema tersebut sempat membuat kisruh lantaran membuat beras Perum Badan Urusan Logistik tidak bisa terserap seperti biasa.

"Dulu polemik di situ, namun sudah ada usul untuk perbaikan, itu sebelum pandemi. Agar pengadaan di e-warung itu dilakukan dengan baik, sesuai pedoman. Tapi kita keburu pandemi," ujar Alamsyah.

Ia menyarankan agar skema tersebut saja yang digunakan untuk bantuan-bantuan pangan dari pemerintah, dan tidak lagi menggunakan skema bantuan sembako konvensional lagi. Kecuali, pada daerah terpencil yang belum didukung sarana telekomunikasi yang baik.

"Bantuan pangan harusnya pakai skema yang sudah ada. Misalnya dengan e-voucher dan bisa ambil di warung terdekat sesuai kebutuhan. Tinggal ditransfer. Saya lihat sudah digunakan, tapi kenapa skema konvensional ini diteruskan. Kalau pada awal pandemi darurat mungkin oke, tapi kenapa diteruskan," tutur Alamsyah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan pada Sabtu dinihari, 5 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB. KPK mengamankan enam orang, yaitu MJS, WG, AIM, HS, SN, dan SJY.

Komisi antirasuah ini lantas menetapkan lima orang tersangka. Tiga tersangka yang diduga sebagai penerima suap adalah JPB atau Menteri Sosial Juliari P Batubara, MJS atau Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, dan AW.

Sementara dua orang yang diduga memberikan hadiah adalah AIM atau Ardian dan HS atau Harry Sidabuke. Keduanya adalah pihak swasta.

Juliari Batubara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

CAESAR AKBAR | LANI DIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cara Cek Data DTKS Sudah Terdaftar atau Belum

1 hari lalu

DTKS. Foto : Kemensos
Cara Cek Data DTKS Sudah Terdaftar atau Belum

Cara cek data DTKS sudah terdaftar atau belum perlu dilakukan supaya bisa mendapat bansos


Jokowi Pastikan Bansos Beras 10 Kilogram Lanjut Sampai Maret 2024

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermain sepak bola bersama anak-anak di Lapangan Sorido, Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada Rabu, 22 November 2023. Jokowi main mengenakan kaos putih merah bernomor punggung 23. Ada momen Jokowi berhasil membobol gawang, juga terlihat presiden menjadi penjaga gawang dan kemasukan gol. Foto: Biro Pers dan Media Istana
Jokowi Pastikan Bansos Beras 10 Kilogram Lanjut Sampai Maret 2024

Presiden Jokowi memastikan bansos berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) seberat 10 kilogram akan diteruskan sampai Maret 2024.


Jokowi Kunjungi Papua, Bagikan Bansos di Biak Numfor

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan awak media setelah menghadiri APEC CEO Summit di San Francisco, California, AS, 16 November 2023. (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jokowi Kunjungi Papua, Bagikan Bansos di Biak Numfor

Presiden Joko Widodo mengunjungi Papua, akan membagikan bantuan sosial (bansos) ke warga sekitar di Biak Numfor.


Jalankan Instruksi Jokowi, Bulog Perpanjang Bantuan Beras hingga Juni 2024

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) menyerahkan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah kepada keluarga penerima manfaat  di Gudang Bulog Sukamaju milik Perum Bulog Divisi Regional Sumsel dan Babel di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 26 Oktober 2023. Presiden meninjau persediaan beras dan proses penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Jalankan Instruksi Jokowi, Bulog Perpanjang Bantuan Beras hingga Juni 2024

Perum Bulog akan memperpanjang pemberian bantuan beras hingga Juni 2024. Menjalankan instruksi Presiden Jokowi.


Program Bansos Beras Diperpanjang, Kepala Bapanas Bantah Ada Muatan Politis

8 hari lalu

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai kegiatan pembongkaran kontainer gula impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu, 1 April 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Program Bansos Beras Diperpanjang, Kepala Bapanas Bantah Ada Muatan Politis

Badan Pangan Nasional (Bapanas) merespons soal dugaan adanya muatan politis dalam perpanjangan masa penyaluran bantuan pangan atau bansos beras. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menginstruksikan agar program bansos beras dilanjutkan hingga Juni 2024 mendatang.


Bantuan Pangan Beras Diperpanjang Hingga Juni 2024, Kepala Bapanas: Enggak Ada Nilai Politis

19 hari lalu

Warga membawa beras 10 kg usai penyerahan bantuan pangan beras di Balai Desa Batubulan, Gianyar, Bali, Selasa, 31 Oktober 2023. Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan kepada sebanyak 637 orang penerima bantuan pangan di enam desa di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar berupa beras 10 kg dan sembako. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/rwa.
Bantuan Pangan Beras Diperpanjang Hingga Juni 2024, Kepala Bapanas: Enggak Ada Nilai Politis

Arief mengatakan salah satu bukti bantuan pangan beras bebas dari kepentingan politis adalah tidak adanya simbol politik dalam bantuan yang diberikan.


Pemerintah Beri BLT El Nino Rp 400 Ribu, Pengamat: Sangat Mencolok dengan Kepentingan Politik

20 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) menyapa warga saat meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Sukaramai, Medan, Sumatera Utara, Sabtu 19 Agustus 2023. Kunjungan Presiden ke pasar tersebut bertujuan untuk meninjau harga kebutuhan pokok serta membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sembako kepada para pedagang di kawasan tersebut. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
Pemerintah Beri BLT El Nino Rp 400 Ribu, Pengamat: Sangat Mencolok dengan Kepentingan Politik

Trubus menilai kebijakan BLT El Nino sangat berkaitan dengan kepentingan politik.


Penyaluran Bansos untuk 18,8 Juta Keluarga, Sri Mulyani: Kami Ikuti Data Kementerian Sosial

20 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra dalam Konferensi Pers PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Gedung Ali Wardhana, Jakarta pada Senin, 6 November 2023. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Penyaluran Bansos untuk 18,8 Juta Keluarga, Sri Mulyani: Kami Ikuti Data Kementerian Sosial

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kemeterian mengikuti data dari Kementerian Sosial soal keluarga penerima bantuan sosial.


Upaya Menyeluruh Pemprov DKI Pastikan Bansos Tepat Sasaran

21 hari lalu

Upaya Menyeluruh Pemprov DKI Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Satu Data Pembangunan dan verifikasi berkala menjaga data penerima bantuan sosial sesuai DTKS.


Sri Mulyani Beberkan Sejumlah Jurus Genjot Pertumbuhan Ekonomi Kembali jadi 5 Persen

21 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi jajarannya memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019. Sri Mulyani melaporkan realisasi APBN hingga akhir Februari 2019, tercatat Rp54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Beberkan Sejumlah Jurus Genjot Pertumbuhan Ekonomi Kembali jadi 5 Persen

Sri Mulyani menyatakan pemerintah menyiapkan paket kebijakan untuk melindungi daya beli dan mencapai pertumbuhan ekonomi 5 persen di akhir tahun.