Adik Prabowo Siap Diperiksa Soal Ekspor Benur Jika Dipanggil KPK

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengusaha Hashim Djojohadikusumo yang juga adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) didampingi pengacara Hotman Paris saat menghadiri konferensi pers terkait pemberitaan ekspor benur lobster di kawasan Pluit, Jakarta, Jumat, 4 desember 2020. Keterangan pers untuk mengklarifikasi terkait ekspor benih lobster atau benur yang menjerat Edhy Prabowo sewaktu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh KPK. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Pengusaha Hashim Djojohadikusumo yang juga adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) didampingi pengacara Hotman Paris saat menghadiri konferensi pers terkait pemberitaan ekspor benur lobster di kawasan Pluit, Jakarta, Jumat, 4 desember 2020. Keterangan pers untuk mengklarifikasi terkait ekspor benih lobster atau benur yang menjerat Edhy Prabowo sewaktu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh KPK. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris PT Bima Sakti Mutiara yang juga adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, siap apabila dipanggil untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus ekspor benur yang menjerat bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

    "Tentu, tentu, kalau dipanggil akan kami penuhi, kami tidak ada masalah," ujar adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu dalam konferensi pers di Jakarta Utara, Jumat, 4 Desember 2020.

    Namun, kuasa hukum Hashim, Hotman Paris Hutapea, meyakini KPK hanya akan memanggil pihak-pihak yang terkait dan apabila ada bukti petunjuk keterkaitan.

    "Bukti petunjuk ikut main di bisnis ekspor dan ikut sebagai penyogok atau mengetahui, atau membantu menyogok," tutur Hotman.

    Ia memastikan kliennya sama sekali tidak terkait dengan dugaan suap yang menjerat Edhy Prabowo dan sejumlah tersangka lainnya. "Gimana menyogok orang izin ekspornya belum ada."

    Namun demikian, dari segi hukum, ia memastikan akan menghormati kewenangan dari KPK. "Tapi tak ada alasan untuk memanggil sebagai saksi, tidak ada kaitan apa pun."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.