TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan atau Menteri KKP yang berkomitmen membatalkan kebijakan ekspor benih bening lobster alias benur.
"Selama peraturan menteri tersebut tidak dicabut, potensi korupsi masih terbuka," ujar Zenzi saat dihubungi Tempo, Rabu, 25 November 2020.
Zenzi mengatakan banyaknya badan usaha yang mendapat izin ekspor benih lobster akan mendorong perusahaan tersebut berebut memperoleh kuota. Pada Juli lalu, KKP memberikan izin ekspor kepada 31 perusaahaan.
Walhi sejak awal mempertanyakan kebijakan pembukaan ekspor benur. Menurut Zenzi, pasar lobster di dalam negeri menghadapi ancaman serius setelah pemerintah membuka pintu ekspor tersebut.
Dia menduga kondisi ini akan mendorong perdagangan komoditas lobster di Tanah Air berada di bawah kendali Vietnam. “Kita akan di bawah kendali Vietnam karena Vietnam banjir (benur) dari Indonesia. Sekarang orang berebut menangkap lobster untuk dikirim, jadi pasar itu bisa dikendalikan oleh Vietnam,” ujar Zenzi.
Kebijakan ekspor benur menjerat Menteri KKP Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap pemberian izin usaha perikanan. Edhy ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bersama enam orang lainnya, Rabu petang, 25 November.
