Dalam pertemuan tersebut, ACK diumumkan sebagai penyelenggara jasa freight forwarder ekspor benih lobster. “Alasannya dicari-cari, pokoknya ACK ditunjuk,” kata Wajan. Dia juga mengaku sudah menyampaikan kejanggalan tersebut ketika dimintai keterangan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, mengatakan lembaganya membutuhkan minimal satu alat bukti untuk meningkatkan status penelitian atas dugaan monopoli tersebut. “Awal Desember akan ditentukan apakah akan diangkat ke penyelidikan atau diperpanjang penelitiannya,” kata dia.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldy Ilham Masita, mempertanyakan alasan KKP ikut campur soal pemilihan penyedia freight forwarder. Menurut dia, ranah KKP seharusnya sebatas menentukan izin ekspor, termasuk kuota pengiriman. “Eksportir yang berhak memilih pakai kargo mana sesuai dengan kemampuan, harga, dan rekomendasi pelanggan masing-masing,” ujar dia.
Menteri Edhy Prabowo belum memberi tanggapan atas persoalan ini. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Andreau Pribadi, mengklaim KKP tak pernah menunjuk perusahaan logistik tertentu. “Sudah jelas itu ranah para eksportir sendiri untuk menentukan freight forwarder,” ucap Andreau, yang disebut hadir dalam pertemuan yang menunjuk PT ACK itu.
Andreau, yang bertindak sebagai Ketua Tim Uji Tuntas Eksportir Benih Lobster, juga mengklaim sempat mendata sejumlah perusahaan logistik yang menawarkan jasa pengiriman benih lobster, sejak keran ekspor dibuka pada Juli lalu. Kementerian Kelautan, kata dia, juga merekomendasikan lokasi pengiriman selain dari Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, seperti dari Surabaya.
“Kurang-lebih sebulan lalu ada perusahaan lain yang melayani dari Surabaya. Namun karena kondisi pandemi, sehingga penerbangan belum terbuka,” kata Andreau.
Baca: Sebelum Dikabarkan Ditangkap KPK, Edhy Prabowo Sering Kritik Susi Pudjiastuti
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | VINDRY FLORENTIN | YOHANES PASKALIS