Sri Mulyani Sebut Omnibus Law Sebagai Reformasi Ambisius di Masa Krisis

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Kabinet Kerja Jokowi Jilid I tahun 2015-2019 dan Jilid II periode 2019-2024. (Instagram@smindrawati)

    Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Kabinet Kerja Jokowi Jilid I tahun 2015-2019 dan Jilid II periode 2019-2024. (Instagram@smindrawati)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini memaparkan kebijakan Indonesia di tengah Covid-19. Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama pemimpin dan eksekutif dunia.

    Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah adalah Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru saja diteken oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebagai negara berpendapatan menengah, kata Sri Mulyani, Indonesia ingin berusaha lebih baik. Tidak hanya saat krisis Covid-19 ini terjadi, tapi juga setelahnya.

    "Itulah kenapa, bahkan dalam krisis, pemerintah Indonesia masih melakukan reformasi yang ambisius, Omnibus Law on The Job Creation," kata Sri Mulyani dalam acara Bloomberg New Economy Forum: The Future of Cities pada Rabu, 18 November 2020.

    Penjelasan tersebut disampaikan di hadapan sejumlah peserta yang hadir, mulai dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton, Governor of Tokyo Metropolitan Yuriko Koike, hingga CEO Mastercard Ajay Banga.

    Menurut Sri Mulyani, misi dari UU Cipta Kerja ini adalah untuk melakukan debirokratisasi dan deregulasi. Lalu menyederhanakan regulasi yang ada.

    Selama ini, salah satu masalah fundamental di Indonesia adalah regulasi yang terlalu banyak. Untuk itu, UU Cipta Kerja akan menyederhanakan regulasi tersebut dan diharapkan meningkatkan indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) di Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Larang WNA dari 11 Negara Masuk untuk Cegah Varian Omicron

    Pemerintah telah berupaya membendung varian Omicron dari Covid-19. Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah sudah membuat sejumlah kebijakan.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)