Budi melanjutkan agar aliran kas BUMN ini aman hingga 2023, pihaknya setidaknya membutuhkan Rp 3 triliun namun dengan catatan proyeksi keuangan merugi karena depresiasi hingga tahun 2029.
Ia memproyeksi pendapatan korporasi setelah pajak (EAT) 2021-2029 akan minus dan baru akan positif diperkirakan 2030.
“Kekurangan cashflow ini akan ditutup dengan CDS (Cash Deficiency Support/fasilitas pinjaman), dari beberapa bank sudah menyampaikan kesanggupan untuk mendukung CDS ini sampai Rp18 triliun,” katanya.
Dukungan CDS itu, kata dia, akan didapatkan dari Bank Mega dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Pemerintah menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2020 sebesar Rp 3,5 triliun yang sudah cair dan Rp7,5 triliun dari alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih ditunggu.
Rencananya, Hutama Karya akan mendapatkan PMN sebesar Rp 6,2 triliun pada 2021 namun dinilai masih belum menutupi kekurangan pendanaan proyek tol Sumatera tahap pertama sebesar Rp 80,5 triliun.
“Jadi kalau Rp 6,2 triliun ini terlalu kecil, mohon dukungan bapak ibu Komisi XI sehingga aktivitas kami di lapangan bisa kontiyu dan kalau PMN ini terlambat, kami harus menggunakan bridging dari bank,” katanya.
ANTARA
Baca juga: Volume Kendaraan di Tol Trans Sumatera Capai 100 Persen saat Libur Maulid
